Bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengingatkan kita pada satu hal penting bahwa penanganan korban tidak cukup berhenti di fase tanggap darurat. Selain respon cepat dan distribusi berbagai bantuan kemanusiaan, ada kebutuhan yang jauh lebih panjang dan mendasar, yakni membangun kembali kehidupan, lingkungan, dan martabat saudara-saudara kita yang terdampak.
Kesadaran itulah yang menjadi latar pertemuan 8 Desember 2025 ini di kantor Dassa Corp, Jakarta Pusat. Forum ini mempertemukan filantropi, lembaga zakat, lembaga penelitian, akademisi, aktivis, NGO, praktisi kebijakan dan konservasi untuk memulai inisiatif dan langkah bersama: Pulih Berdaya untuk Sumatera.
Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan yang Berdaya
Inisiatif ini menegaskan bahwa bencana tidak bisa dipandang sebagai peristiwa sesaat. Pemulihan berarti mendampingi komunitas melewati transisi—dari kondisi darurat menuju kehidupan yang lebih stabil, mandiri, dan resilien. Karena itu, fokus utama tidak hanya pada apa bantuan diberikan, tetapi juga bagaimana dan untuk siapa.
Pendekatan yang diusulkan menggunakan social protection lens—cara pandang yang melihat kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Dengan lensa ini, intervensi tidak lagi seragam, melainkan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, mempertimbangkan faktor risiko, kapasitas komunitas, serta konteks ekologis setempat.
Salah satu kesepakatan penting adalah perlunya identifikasi awal yang matang: lokasi prioritas, komunitas sasaran, dan pemetaan kebutuhan. Tanpa baseline yang kuat—baik sosial, ekonomi, maupun ekologi—intervensi justru berisiko tidak tepat sasaran atau mudah terganggu oleh bencana lanjutan maupun potensi konflik sosial di lapangan.
Menariknya, pendekatan ini juga membuka ruang untuk social experiment di wilayah-wilayah yang selama ini luput dari perhatian, termasuk kawasan permukiman dekat hutan lindung dengan tingkat deforestasi tinggi. Wilayah yang sering disebut sebagai “daerah gelap”, padahal menyimpan risiko sekaligus potensi besar jika dikelola secara berkelanjutan.
Diskusi juga menegaskan satu hal penting: alam tidak “memberikan” bencana. Yang terjadi sering kali adalah kapasitas alam yang melemah akibat aktivitas dan perilaku manusia, mulai dari dari regulasi yang tidak berpihak pada lingkungan, hingga rendahnya kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem.
Oleh karena itu, pemulihan tidak mungkin dilepaskan dari agenda konservasi. Contoh-contoh program seperti elektrifikasi tenaga surya, perpustakaan desa, beasiswa pendidikan, hingga layanan kesehatan berbasis komunitas disebut sebagai bukti bahwa penjagaan lingkungan bisa berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Fase Transisi Dengan Jaminan Pendapatan Dasar
Salah satu gagasan kunci yang mengemuka adalah pentingnya fase transisi setelah tanggap darurat. Di fase inilah konsep Unconditional Basic Income for Post-Disaster Recovery rencananya akan diterapkan. Bukan sebagai mimpi besar yang abstrak, tetapi sebagai jaminan keamanan dan minimum sementara agar warga penyintas bencana Sumatera bisa bernafas, memulihkan diri, dan mulai menata ulang kehidupannya.
Inisiatif ini akan dijalankan melalui upaya blended finance dan co-funding lintas lembaga, riset pengukuran dampak di beberapa titik intervensi, serta pembagian peran implementasi yang realistis sesuai kapasitas masing-masing pihak dalam satu payung kolaborasi.
Pemulihan bukan hanya soal program, tetapi juga soal narasi. Bagaimana masyarakat terdampak melihat dirinya sendiri sebagai korban subjek yang punya martabat, pengetahuan, dan kapasitas untuk bangkit. Nilai-nilai fundamental kebutuhan dasar manusia seperti dignity, care, dan respect menjadi landasan penting dalam seluruh pendekatan ini, termasuk dalam upaya pencapaian dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam 90 hari ke depan, inisiatif Pulih Berdaya untuk Sumatera akan dilanjutkan dengan pemetaan situasi lapangan, konsolidasi mitra, serta dialog yang lebih intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait kebencanaan, termasuk sektor privat, komunitas dan elemen gerakan sosial kemanusiaan lainnya. Dari langkah awal inilah diharapkan pemulihan yang adil, berkelanjutan, dan benar-benar berakar pada kebutuhan masyarakat bisa mulai dibangun.
