Bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada November 2025 masih menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana sebenarnya negara merespons kebutuhan masyarakat terdampak. Khususnya di Aceh, setelah hampir satu tahun berlalu, harapan atas bantuan dan pemulihan mengajak kita sebagai tim peneliti menengok kembali tuntutan yang mengemuka sejak masa penanganan bencana yakni “penetapan status bencana nasional”.
Apa yang sesungguhnya diharapkan masyarakat dari penetapan status bencana nasional tersebut dan mengapa tuntutan itu begitu penting bagi mereka?
Di Aceh, tuntutan akan penetapan status bencana nasional terus disuarakan. Sekitar satu bulan pasca bencana terjadi, elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Bahkan tuntutan sampai ke meja para hakim Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2026. Bahkan saat tim peneliti melakukan riset lapangan di Banda Aceh-Bireun, sekelompok mahasiswa pada 20-21 Oktober 2026 masih melakukan unjuk rasa di depan halaman kantor Gubernur Aceh untuk menuntut hal sama.
Harapan Pertolongan
Penetapan status bencana nasional seringkali dipahami dengan hadirnya pertolongan yang lebih cepat dan dukungan yang lebih besar. Dalam konteks bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, adanya penetapan status bencana nasional diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat memperluas penanganan, mengalokasikan sumber daya yang besar, sekaligus membuka kesempatan masuknya bantuan asing.
Pemahaman ini sejalan dengan keterangan beberapa narasumber yang tim peneliti temui, kondisi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dinilai sudah tidak cukup dinilai sebagai bencana lokal, sebab telah mencapai skala yang sangat luas, berdampak pada lintas propinsi sehingga memerlukan penanggulangan cepat, terkoordinasi dan menyeluruh.
Sementara bantuan logistik yang disalurkan pemerintah daerah sudah tidak mencukupi untuk menutupi kerusakan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Seperti hilangnya tempat tinggal, lahan pertanian, sekolah, fasilitas kesehatan hingga sumber penghidupan masyarakat.
Dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana tergambar pada saat tim peneliti melakukan observasi lapangan di Alue kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen. Salah satu kepala desa atau Kechik (dalam bahasa Aceh) menunjukkan hamparan sawah di daerah pesisir tidak dapat beroperasi akibat tertimbun sedimen lumpur dan sudah hampir satu tahun berlalu pasca bencana belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, bahkan salah satu perwakilan desa menyebutkan “sawah kami kini telah berubah menjadi belukar”. Sebab sawah yang dulunya ditumbuhi padi kini ditumbuhi rerumputan dan ilalang.

Demikian pula dengan banyaknya tambak udang yang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Jangka selain di bidang pertanian. Kerusakan pematang dan tumpukan sedimen lumpur menyebabkan kegiatan budidaya udang sudah hampir satu tahun berhenti. Belum tersentuhnya persoalan mereka menyebabkan para petambak mencoba untuk memperbaiki dengan biaya sendiri.
Dalam diskusi bersama tim peneliti, salah satu petambak menyebutkan biaya sewa ekskavator untuk memperbaiki tambaknya sekitar Rp700.000 per jam, dengan contoh kebutuhan pengerjaan sekitar 60–70 jam untuk satu tambak. Belum lagi biaya penanganan muara dan perlindungan pesisir yang memadai.
Salah satu petambak menceritakan pematang yang telah coba diperbaiki kembali patah ketika air pasang masuk. Air yang menggenangi tambak juga berisiko membawa keluar ikan atau udang yang dibudidayakan.
Meskipun terbesit keinginan untuk melakukan perbaikan mandiri, pemulihan tambak yang rusak tersendat karena kebutuhan penanganannya melampaui kemampuan masyarakat dan sangat berharap akan hadirnya bantuan dari pemerintah.
Bagi kami tim peneliti, percakapan dengan sejumlah narasumber di sekitar Jangka, Bireuen pada akhirnya membantu kami memahami harapan yang menyertai tuntutan penetapan bencana nasional.
Mengingat Tsunami
Bagi sebagian masyarakat Aceh, pengalaman menghadapi tsunami menjadi rujukan untuk menilai penanganan bencana akhir tahun lalu. Dalam percakapan kami dengan sejumlah narasumber, pengalaman tsunami 2004 selalu disebut ketika membicarakan penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi tahun lalu.
Meskipun kedua bencana memiliki karakter dan dampak yang berbeda, ingatan tentang pertolongan serta pemulihan setelah tsunami menjadi rujukan untuk menilai keadaan sekarang. Khususnya ketika mereka pernah mengalami masa-masa Aceh menerima perhatian luas, bantuan internasional hadir, dan pemulihan ditangani melalui sebuah lembaga khusus. Pengalaman itulah yang ikut membentuk harapan mereka terhadap penanganan bencana kali ini.

Bahkan secara tegas beberapa narasumber menilai tata kelola pemulihan pasca tsunami lebih baik. Menurut penuturan mereka, keberadaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) menjadi bagian penting ketika membicarakan kebutuhan akan penanganan yang lebih terarah. Adanya lembaga tersebut dinilai sebagai tempat meminta kepastian, koordinasi pembangunan, kejelasan penanggung jawab, maupaun pengawasan pelaksanaan.
Harapan untuk menghadirkan kembali lembaga atau pola serupa oleh beberapa narasumber menunjukkan bahwa pengalaman kelembagaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) meninggalkan kesan panjang dalam ingatan masyarakat, bahkan setelah lembaganya tidak lagi ada.
Ingatan tentang tsunami 2004 juga membantu menjelaskan harapan terhadap bantuan asing. Bagi masyarakat yang pernah mengalami tsunami waktu itu, kehadiran lembaga internasional, dan dukungan dari luar negeri merupakan sesuatu yang pernah mereka alami dan rasakan manfaatnya. Maka tak heran, harapan bantuan asing kembali dibicarakan, mereka menghubungkannya dengan harapan kemungkinan memperluas pertolongan dan mempercepat pemulihan. Pengalaman masa lalu inilah yang menyediakan gambaran mengenai apa yang mereka harapkan saat ini.
Sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki ukuran untuk menilai penanganan bencana berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Mereka membawa ingatan tentang apa yang pernah membantu mereka bangkit, lalu menggunakannya untuk membaca keadaan hari ini.

Rizki Bagus Prasetio adalah peneliti pada Pusat Riset Hukum BRIN. Ia meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada 2018 dan meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2026. Fokus riset yang diminatinya di bidang Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Tata Negara Darurat (state of emergency), dan Hak Asasi Manusia.


Leave a Reply