Hampir satu tahun setelah banjir bandang 26 November 2025 melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, banyak warga di wilayah terdampak masih berjuang untuk pulih. Di tengah situasi itu, Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat BRIN bersama Pusat Riset Kependudukan BRIN menggelar Sharing Session Webinar Series #UpdateSumatera Kesebelas.
Diskusi yang dipandu oleh Yanu Endar Prasetyo, Ph.D., peneliti Pusat Riset Kependudukan sekaligus Ketua Tim PRIS Kebencanaan OR IPSH BRIN ini menghadirkan tiga narasumber: Resti Pujihasvuty dan Rahmat Saleh dari Pusat Riset Kependudukan BRIN yang baru kembali dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, serta Sylviana Ifani, arsitek dan kandidat doktor bidang manajemen bencana dari University of Newcastle, Australia, yang meneliti peran rumah ibadah dalam kebencanaan di Sumatera Barat.
Riset bencana bukan pengganti kebijakan
Di awal acara, Yanu menyinggung perdebatan yang sempat ramai di media sosial: jika peneliti sudah meriset bencana tetapi bencana tetap datang, apakah itu kegagalan peneliti? Jawabannya, riset dan kebijakan adalah dua hal yang berbeda. Sama seperti meriset kemiskinan tidak otomatis menghapus kemiskinan, meriset banjir tidak otomatis menghentikan banjir. Pemulihan pasca bencana membutuhkan kebijakan nyata yang menyentuh persoalan struktural, dan riset berperan memberi bahan yang jernih untuk menyusun kebijakan yang solutif dan lebih bermakna.
Ketua Task Force, Joko Widodo, Ph.D., menambahkan bahwa Satgas Nasional setiap hari melaporkan angka: berapa panjang jalan, berapa jembatan, dan berapa gedung yang sudah diperbaiki. Namun ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan angka fisik saja: apakah kehidupan sosial dan ekonomi warga sudah kembali seperti semula, atau bahkan lebih baik? Di sinilah peran peneliti sosial dan kependudukan. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dr. Ali Yansyah Abdurrahim, juga mengapresiasi catatan lapangan tim yang kini ditulis dan dibagikan secara terbuka di website, sehingga cerita warga tidak berhenti sebagai catatan harian peneliti, tetapi bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi banyak orang.
Mendengar, mendampingi, lalu memberdayakan
Resti Pujihasvuty membagikan refleksi tim pemberdayaan perempuan yang turun ke Pidie Jaya pada 19 sampai 25 Oktober 2026. Pegangan tim selama di lapangan adalah satu kalimat: mendengar sebelum mendampingi dan memberdayakan. Mendengar berarti memberi ruang bagi warga untuk bercerita tentang pengalaman, kebutuhan, dan harapan mereka, sekaligus membangun kepercayaan. Mendampingi berarti tidak mengambil alih, melainkan berjalan bersama warga. Memberdayakan berarti mengenali potensi yang ada tanpa menciptakan ketergantungan.

Tim memilih dua gampong di Kecamatan Meurah Dua, yaitu Dayah Usen dan Meunasah Mancang. Keduanya terletak tepat di lengkungan Sungai Krueng Meureudu sehingga termasuk yang paling parah terdampak. Pilihan ini juga direkomendasikan oleh BNPB dan BPBD setempat. Dua gampong ini memberi dua konteks yang berbeda. Di Dayah Usen, kaum ibu sudah memulai usaha keripik tempe bersama Unit P3K FKIP Universitas Syiah Kuala (USK). Di Meunasah Mancang, belum ada inisiatif usaha sama sekali, sehingga semuanya dimulai dari awal bersama warga.
Kegiatan ini adalah riset aksi. Bedanya dengan kajian biasa, warga tidak hanya menjadi sumber data, tetapi ikut merencanakan, mencoba, mengamati, dan memperbaiki kegiatan bersama peneliti. Pada tahap pertama ini, tim melakukan diskusi kelompok dengan pengurus PKK dan kaum ibu terdampak, survei awal terhadap sekitar 25 rumah tangga di setiap gampong, serta tes pengetahuan awal tentang olahan pangan, keamanan pangan, dan kemasan.
Ketangguhan yang tidak tercatat dalam laporan bencana
Cerita warga memperlihatkan ketangguhan yang jarang muncul dalam laporan resmi. Di Dayah Usen, selama dua bulan di dapur umum, setiap orang diberi satu piring agar tidak hilang. Setiap pagi, para ibu memungut melinjo dan pinang yang tersisa untuk dijual ke pengepul demi uang jajan anak. Warga juga menjadikan meunasah sebagai penanda: selama air belum menyentuh meunasah, mereka tetap bertahan.
Di Meunasah Mancang, warga sempat terjebak tiga hari di rumah sambil menampung air hujan untuk minum anak mereka, lalu bertahan sekitar dua bulan di meunasah. Hari pertama hanya ada nasi putih yang dimasak dengan kayu. Ternak banyak yang mati, dan yang tersisa disembelih lalu dimasak tanpa garam. Namun yang paling berat adalah hilangnya penghidupan. Sawah dan ladang tertimbun lumpur, sementara pinang, melinjo, dan kakao mati. Sebagian anak muda mulai merantau, bahkan sampai ke Malaysia. Ketua PKK setempat menggambarkannya dengan jujur: dulu kami ke sawah, sekarang kami duduk di rumah menunggu bantuan.
Masalah terbesar bukan resep, tetapi aturan main
Dari pengalaman tim USK yang lebih dulu mendampingi, tantangan terbesar usaha warga ternyata bukan soal resep. Masalah muncul dari pembagian hasil yang dirasa tidak adil, kerja yang tidak terlihat, semangat produksi yang naik turun, serta kalender sosial warga seperti musim Maulid yang membuat produksi terpaksa berhenti hampir tiga bulan. Di Dayah Usen, tiga kelompok usaha menyusut menjadi dua kelompok dengan lima anggota aktif. Pesanan sebenarnya terus datang, tetapi belum ada aturan bagi hasil yang tertulis.
Di Meunasah Mancang, warga bersama PKK sepakat mencoba usaha keripik pangsit yang bahannya mudah dan murah serta cocok menjadi teman minum kopi. Ketua PKK dan Bu Keuchik diharapkan menjadi local champion, yaitu penggerak lokal yang menjaga kegiatan tetap berjalan ketika tim berada jauh di Jakarta.
Tim merangkum tujuh pesan dari lapangan: pulihkan rasa aman lebih dulu; program harus menambah daya, bukan menambah beban kaum ibu yang kini menjadi penopang ekonomi keluarga; PKK dan meunasah adalah modal sosial yang penting; aturan main usaha perlu disepakati lewat musyawarah sebelum produksi dimulai; usaha harus mengikuti kalender sosial warga seperti kenduri dan Maulid; kepercayaan mudah retak, sehingga tidak boleh menjanjikan bantuan dan alat harus tetap tinggal di gampong; serta konsep pangan lokal perlu dipikirkan ulang karena banyak komoditas setempat mati akibat bencana.
Dari lumpur bencana menjadi bata ringan
Rahmat Saleh memaparkan riset aksi yang melibatkan para bapak dan pemuda karang taruna: mengolah endapan lumpur banjir menjadi bata ringan. Tim ini melibatkan peneliti Pusat Riset Kependudukan dan Pusat Riset Teknologi Proses BRIN, Dr. Abdullah dari Fakultas Teknik Sipil USK, serta Forum Zakat. Pada pra riset Juli 2026, tim mengambil sampel lumpur di sepuluh titik dan mengujinya di laboratorium. Hasil awal menunjukkan lumpur di Dayah Usen dan Meunasah Mancang cocok untuk diolah, dan warga pun mendukung.

Di lapangan, gundukan lumpur keras masih terlihat di permukiman, sawah, ladang, dan kebun. Garis cokelat bekas rendaman lumpur masih tampak di dinding rumah. Seorang warga berkata, “Bagaimana mau tanam, jika sawah dan ladang kami masih tertutup lumpur keras dan tebal?” Untuk membuang lumpur pun warga harus membayar. Dari musyawarah, warga sendiri mengusulkan jalan keluarnya: bergotong royong mengeruk lumpur, lalu mengolahnya menjadi bata ringan untuk memperbaiki rumah dan fasilitas umum. Pertanyaan yang paling sering diajukan warga kepada tim justru: kapan pelatihannya dimulai?
Bata ringan dipilih karena lebih tahan guncangan gempa dan tidak terlalu melukai jika bangunan roboh, hal penting bagi Aceh yang berada di jalur cincin api. Bata ini cukup diangin anginkan sekitar delapan jam tanpa terkena matahari langsung, lalu disiram air agar semakin kuat. Skema keberlanjutannya juga dirancang: Forum Zakat akan membeli bata hasil produksi warga, uangnya menjadi modal kelompok, dan batanya dikembalikan ke masyarakat untuk sekolah, meunasah, atau rumah warga yang membutuhkan. Bata yang dihasilkan juga akan diuji agar memenuhi standar SNI.
Rahmat menegaskan satu hal penting: gotong royong sebagai modal sosial perlu diperkuat melalui dukungan bahan, peralatan, keterampilan, dan kelembagaan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti tanggung jawab pemerintah.
Meunasah, benteng terakhir dan ruang bersama
Benang merah dari dua paparan tentang Pidie Jaya adalah meunasah. Saat banjir, meunasah berbentuk rumah panggung itu menjadi satu satunya bangunan yang tidak terendam di Meunasah Mancang. Ia menjadi tempat mengungsi, dapur umum, penanda ketinggian air, dan kini menjadi tempat musyawarah untuk merancang pemulihan. Di Aceh, meunasah bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pusat ketahanan sosial dan ekonomi warga. Bahkan, tim mempertimbangkan membangun bengkel produksi bata dengan bentuk panggung seperti meunasah agar aman dari luapan air.
Rumah ibadah sebagai infrastruktur sosial di Sumatera Barat

Temuan dari Sumatera Barat memperkuat pelajaran itu. Sylviana Ifani meneliti apa yang ia sebut infrastruktur sosial keagamaan, yaitu rumah ibadah beserta orang yang menghidupinya: pemuka agama, penjaga rumah ibadah seperti garin atau marbot, serta pengurus atau dewan rumah ibadah. Ia mengumpulkan data di Kota Padang pada Oktober sampai Desember 2025, tepat ketika bencana terjadi. Lebih dari 60 persen penduduk Padang tinggal di zona merah dengan ancaman gempa, tsunami, likuefaksi, dan banjir. Sembilan kasus yang ia teliti mencakup lima masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, pura, dan vihara.
Temuan awalnya menunjukkan bahwa rumah ibadah memiliki empat jenis aset yang bisa digerakkan saat bencana: aset fisik (bangunan, halaman, sumur bor, pengeras suara, sirene, ambulans, dapur), aset keuangan dari jemaah dan jaringan keagamaan, unit usaha seperti toko, percetakan, atau klinik, serta penggalangan dana digital. Sebagian besar sumber daya ini lahir dari kepercayaan warga, jaringan sosial, dan reputasi pemuka agama, dan umumnya bergerak tanpa perantara pemerintah. Salah satu masjid di tepi pantai bahkan membangun menara evakuasi tsunami dari dana swadaya jemaah.
Namun ada pola yang perlu dicermati. Semua aset itu paling aktif pada fase tanggap darurat. Pada fase kesiapsiagaan peran rumah ibadah lebih terbatas, dan pada fase pemulihan paling sedikit terlihat, umumnya hanya berupa pendampingan psikososial lewat ceramah. Tidak satu pun dari sembilan kasus menyiapkan dana internal khusus untuk pemulihan warga. Memiliki banyak modal juga tidak otomatis berarti memberi kontribusi besar. Padahal, peran rumah ibadah sering kali belum diakui secara konsisten dalam sistem penanggulangan bencana.
Diskusi: perantau, lintas agama, dan musim hujan

Sesi tanya jawab memperkaya temuan para narasumber. Fitra, ahli utama di Kementerian Kebudayaan yang pernah menangani dampak gempa Sumatera Barat 2009, mengingatkan kekuatan perantau Minang. Menurutnya, lumbung di Minangkabau kini tidak lagi berbentuk fisik, tetapi sudah berubah menjadi rekening yang dibagikan saat dibutuhkan. Sylviana membenarkan bahwa di lapangan banyak persatuan anak rantau yang menyalurkan dana lewat masjid di kampung asal, karena ikatan dengan surau sudah terbentuk sejak kecil. Hal serupa berlaku di Pidie, yang juga dikenal dengan budaya merantaunya dan bisa menjadi jaringan pendukung pemulihan, misalnya untuk modal dan pemasaran produk warga.
Soal bantuan lintas agama, Sylviana menemukan lebih banyak cerita saling membantu daripada penolakan. Ketika ada kecurigaan, kelompok penolong biasanya menyalurkan bantuan lewat tokoh setempat seperti kepala jorong, PMI, atau BPBD, atau mengganti label bantuan menjadi lebih umum. Menjawab pertanyaan peserta, Resti dan Rahmat menegaskan bahwa pemberdayaan tidak memisahkan laki laki dan perempuan. Remaja putri bisa dilibatkan lewat pemasaran digital dan kewirausahaan, kaum ibu bisa ikut dalam produksi dan pencatatan bata ringan, dan para bapak menjadi mitra dalam keputusan keluarga. Pemberdayaan perempuan berarti membangun ekosistem keluarga dan masyarakat yang mendukung perempuan untuk berdaya.
Insight penting dari diskusi
- Pemulihan tidak cukup diukur dengan jalan dan jembatan yang selesai dibangun. Pulihnya rasa aman, penghidupan, dan hubungan sosial warga juga harus dipotret dan diukur.
- Rasa aman harus dipulihkan lebih dulu. Program ekonomi sulit berjalan jika trauma warga belum disentuh.
- Warga sudah lelah diteliti dan dijanjikan bantuan. Pendekatan riset aksi yang mendengar lebih dulu dan menempatkan warga sebagai pengambil keputusan lebih mudah diterima.
- Ruang bersama seperti meunasah, surau, dan rumah ibadah lain adalah infrastruktur sosial yang nyata menyelamatkan warga, tetapi perannya belum diakui penuh dalam sistem kebencanaan, terutama pada fase pemulihan.
- Masalah bencana bisa diubah menjadi sumber daya. Lumpur yang menutup sawah dan rumah bisa menjadi bahan bangunan yang lebih aman gempa sekaligus sumber penghasilan.
- Keberlanjutan usaha warga lebih ditentukan oleh aturan main yang adil dan disepakati bersama daripada oleh modal atau resep.
- Jaringan perantau di Minangkabau maupun Pidie adalah modal sosial yang besar dan bisa diperkuat untuk pemulihan jangka panjang.
- Gotong royong warga harus didukung, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah.
Langkah selanjutnya
Pelatihan olahan pangan untuk kaum ibu dan pelatihan pembuatan bata ringan untuk para bapak dan pemuda direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2026, bersama Forum Zakat, USK, pemerintah daerah Pidie Jaya, dan mitra lainnya. Sebelum itu, tim akan menyepakati local champion di setiap gampong, membentuk kelompok usaha melalui PKK, memastikan legalitas lahan produksi, dan menyiapkan modul pelatihan. Tim juga mengingatkan bahwa musim hujan sudah di depan mata dan risiko banjir susulan perlu diantisipasi. Sementara itu, Sylviana akan melanjutkan analisis atas modal sosial, budaya, dan simbolik rumah ibadah di setiap fase bencana.
Seri webinar ini akan berlanjut dengan cerita dari tim yang sedang bertugas di Bireuen, termasuk tim restorasi lahan dan tim pemetaan model perlindungan sosial. Bagi peneliti dan praktisi yang menekuni isu kebencanaan, BRIN juga membuka kesempatan mengirimkan abstrak untuk konferensi IDSTS 2026 di ICE BSD, Tangerang, pada Desember 2026, dengan batas pengiriman abstrak 15 November 2026. Makalah terpilih berpeluang terbit sebagai bab buku bersama Springer.

Catatan lapangan lainnya dari tim riset bisa dibaca di website Future Movement.


Leave a Reply