Ketika lahan rusak diterjang banjir besar, apakah langkah pertama yang paling tepat selalu dengan menanam pohon kembali?
Pertanyaan sederhana ini menjadi benang merah Webinar Series Update Sumatera Kedua Belas yang digelar Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat BRIN bersama Pusat Riset Kependudukan BRIN pada Jumat, 13 November 2026, dengan dukungan LPDP.
Bertajuk “Refleksi Tim Restorasi Lahan Berbasis Komunitas: Catatan Lapangan dari Bireuen, Aceh”, webinar yang dipandu Nirma Yossa ini menghadirkan tiga narasumber: Handoyo, M.Si. dari Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dr. Edwin Martin dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, serta Haryo Ajie Dewanto, Technical and Business Development Director Dasar Corps, sebagai pembicara tamu.
Tim restorasi lahan sebelumnya turun ke Kabupaten Bireuen pada 19 sampai 28 Oktober 2026 untuk memetakan kondisi dan belajar langsung dari warga. Sejak awal, Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dr. Ali Yansyah Abdurrahim, dalam sambutannya menegaskan bahwa yang dibagikan oleh tim hari itu adalah temuan awal, bukan kesimpulan. Webinar ini justru menjadi bagian dari proses validasi data bersama para peserta.

Restorasi adalah memulihkan relasi
Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, Muhammad Najib Azca, yang membuka acara secara resmi dari Ambon, mengapresiasi konsistensi tim yang dua belas kali berturut turut membawa kabar dari lapangan. Menurutnya, kerja tim ini memadukan tiga hal yang jarang bertemu: keahlian kehutanan dan restorasi lahan, kepekaan sosial terhadap komunitas, serta kecepatan respons pascabencana.
Ia mengingatkan bahwa restorasi lahan bukan hanya menanam pohon, tetapi juga memulihkan relasi: antara warga dan tanahnya, antarwarga, dan antara warga dengan negara. Komunitas yang ikut merawat lahannya akan lebih siap menghadapi bencana berikutnya. Karena itu, ia mendorong agar catatan lapangan tim dibukukan menjadi bahan pembelajaran dan rekomendasi kebijakan.

Kabar dari Task Force: lahir pusat baru untuk respons bencana
Ketua Task Force, Joko Widodo, Ph.D., menyampaikan bahwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada 52 kabupaten dan kota, sehingga tim menyisir lokasi dari yang paling prioritas. Agar kerja tim berkelanjutan, Kepala BRIN telah memutuskan membentuk unit pelaksana khusus bernama Pusat Kajian dan Respons Bencana, yang surat keputusannya sedang disiapkan.
Pusat ini diharapkan lebih permanen dan lebih lentur untuk terlibat dalam berbagai kejadian bencana di Indonesia, tanpa harus membentuk tim baru setiap kali bencana terjadi. Task Force sendiri tetap berlaku sampai akhir 2028 sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
Task Force juga rutin melapor setiap minggu kepada Satgas Nasional. Selain kajian kependudukan, kontribusi BRIN mencakup pendampingan UMKM, pemetaan risiko untuk mendukung tata ruang, serta pemasangan unit pengolahan air siap minum (Arsinum) di sejumlah titik di Aceh dan di Agam, Sumatera Barat.
Alat penilaian untuk memilih lokasi rehabilitasi
Handoyo memaparkan alat penilaian yang sedang disusun tim bidang perlindungan sosial dan resiliensi komunitas. Latar belakangnya adalah besarnya sumber daya yang sedang dikerahkan. Rencana induk pemulihan mencatat kebutuhan anggaran sekitar Rp100 triliun dari puluhan kementerian dan lembaga selama tiga tahun, dengan sekitar 49 ribu hektare lahan yang perlu direhabilitasi di tiga provinsi. Di sisi lain, kepala BPDAS di Aceh bercerita bahwa anggaran sudah turun dan mereka diminta segera menentukan lokasi, yang selama ini lebih banyak mengandalkan intuisi.

Dari kunjungan awal bersama WRI pada Maret 2026, tim belajar bahwa dampak bencana berbeda menurut letak geografis. Ada pula korban tak terlihat, seperti penggarap dan penyewa lahan, yang belum tertangkap pendataan by name by address. Pemulihan juga melibatkan setidaknya sebelas lembaga dari pusat hingga daerah.
Alat ini tidak dibangun dari nol. Tim mengadaptasi metode yang sudah dikembangkan IUCN dan WRI, termasuk pemetaan lanskap sosial, serta alat dari badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat, lalu menyesuaikannya dengan konteks bencana di Indonesia. Rancangan awalnya punya dua dimensi: kebutuhan pemulihan (13 indikator) dan kesiapan lokasi (15 indikator, mencakup tata ruang, kelembagaan, layanan teknis, program dan dana, serta pemeliharaan). Ada pula tiga “gerbang” yang tidak bisa ditutup oleh skor lain: kerusakan yang masih aktif di hulu seperti pembalakan liar atau alih fungsi lahan, risiko keselamatan seperti lereng yang belum stabil, dan sengketa lahan yang berpotensi memicu konflik.
Hasil penilaian lalu dipetakan menjadi arah dukungan. Lokasi dengan kebutuhan dan kesiapan sama sama tinggi bisa langsung diintervensi setelah pemeriksaan khusus terpenuhi. Lokasi dengan kebutuhan tinggi tetapi kesiapan rendah, misalnya karena lereng belum stabil, memerlukan penanganan teknis lebih dulu, sambil warga diberi dukungan penghidupan selama masa persiapan, misalnya insentif dari pembibitan. Tim akan menguji alat ini secara bertahap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin memberi masukan.
Dari Juli ke Jangka: dua wajah kerusakan dalam satu kabupaten
Edwin Martin membawa peserta ke dua kecamatan di Bireuen yang dikunjungi tim. Air banjir datang dari kawasan Danau Laut Tawar di Aceh Tengah, mengalir melalui Krueng Peusangan dan Bener Meriah, lalu sampai ke Bireuen di hilir. Artinya, warga yang menanggung akibat di hilir tidak memegang kewenangan atas penyebab di hulu.
Di Kecamatan Juli, dekat Bendung Peusangan, seorang narasumber menunjukkan alur sungai yang melebar dari sekitar 40 meter menjadi sekitar 100 meter setelah banjir. Angka ini masih keterangan lisan dan perlu diperiksa melalui citra satelit. Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi menggerus lahan, membawa sedimen dan kayu, serta merusak irigasi. Warga kehilangan rumah, sawah, dan rasa aman sekaligus. Dalam kondisi ini, menanam pohon tanpa memastikan tebing sungai sudah stabil dan lapisan tanah atas masih ada bisa jadi sia sia.
Di Kecamatan Jangka, wilayah pesisir dan sentra tambak, persoalannya lain lagi. Warga sudah menguras tabungan, meminjam kepada keluarga, bahkan berutang untuk memperbaiki tambak secara swadaya. Namun banjir telah mengubah saluran, pematang, dan muara, sehingga muncul banyak kuala baru. Saat air laut pasang, tambak yang sudah diperbaiki bisa kembali tergenang. Tim pun ikut menerima luapan kemarahan warga. Kerusakan muara sepanjang sekitar tujuh kilometer jelas di luar kemampuan warga untuk memperbaikinya sendiri. Aspirasi warga untuk menutup kuala baru perlu diterjemahkan menjadi kajian hidrologi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan keputusan otomatis.
Temuan lain yang penting: target rehabilitasi hutan dan lahan di Bireuen diarahkan ke kecamatan lain yang dulu menjadi pusat banjir, padahal banjir terbesar tahun lalu justru melanda Juli. Penilaian ekologis harus membaca keterhubungan hulu dan hilir, sementara kesiapan pelaksanaan harus diperiksa di lokasi dan komunitas yang spesifik.
Resiliensi bukan berarti warga menanggung semuanya
Di Juli, perangkat gampong bercerita bagaimana tokoh agama dan relawan menyelamatkan warga dan mengelola pengungsian di meunasah ketika akses dan komunikasi terputus total. Di Jangka, warga memulihkan tambak dengan modal sendiri. Ini modal sosial yang nyata. Namun Edwin mengingatkan, resiliensi tidak boleh disalahartikan sebagai kemampuan warga menanggung semua risiko sendiri. Bila tambak terus terendam dan bantuan tak kunjung jelas, yang muncul adalah utang, kejenuhan, dan kecurigaan terhadap pendataan yang datang berulang kali.
Menurut tim, penguatan resiliensi berarti tiga hal sekaligus: kapasitas komunitas diakui, hambatan struktural ditangani oleh lembaga yang berwenang, dan warga terlibat dalam menentukan pilihan pemulihan. Modal sosial perlu dirawat, bukan dieksploitasi untuk menambal kekosongan program.
Urutan kerja lebih penting dari jumlah program
Seorang peserta diskusi kelompok di Jangka memberi contoh yang mudah dibayangkan: satu tim menanam mangrove, lalu tim lain datang menggali saluran dan merusak hasil kerja tim pertama. Rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan sungai dan tanggul, rehabilitasi tambak, serta bantuan penghidupan punya mandat dan siklus anggaran yang berbeda. Tanpa satu rencana yang mengatur urutannya, setiap instansi merasa sudah bekerja, tetapi warga belum merasakan hasil yang bertahan.
Edwin juga mencatat alokasi rehabilitasi hutan dan lahan vegetatif 2026 di Aceh sebesar 765 hektare pada 18 blok di enam kabupaten. Angka ini penting sebagai rencana, tetapi tidak boleh menggantikan pemeriksaan kebutuhan dan kelayakan di lapangan. Ia mengusulkan pergeseran cara berpikir, dari “ada target, langsung bertindak” menjadi: pahami kerusakan, ukur risiko dan kesiapan, tentukan prasyarat, pilih tindakan, lalu pantau dan sesuaikan. Tidak semua lokasi butuh penanaman. Sebagian butuh perbaikan tata air dan tanah, sebagian butuh penguatan penghidupan, dan sebagian lagi perlu menunggu sampai lokasinya aman. Ukuran keberhasilan pun perlu diubah, bukan sekadar berapa hektare yang tertanam, melainkan apakah fungsi ekologis membaik, warga bisa kembali bekerja, dan risiko kerugian berulang berkurang.
Sebagai langkah lanjut, ia merekomendasikan kunjungan terpilih ke Aceh Tengah untuk melihat kondisi hulu, perubahan lahan, dan risiko lereng, dengan Aceh Tamiang atau Pidie Jaya sebagai pembanding.
Bukan sekadar bencana, tetapi pola
Haryo Ajie Dewanto, rimbawan yang sehari hari mengelola proyek solusi berbasis alam, menegaskan bahwa yang terjadi di Sumatera bukan bencana tunggal, melainkan pola yang terus berulang dan tidak bisa dijawab dengan bantuan darurat saja. Sejumlah analisis menunjukkan hutan di hulu sebagian wilayah Sumatera Utara masih relatif baik, tetapi curah hujan ekstrem akibat krisis iklim sudah melampaui daya tampungnya. Jika hutan yang utuh saja tidak cukup, apalagi hutan yang rusak.

Analisis tim Dasar Corps atas tutupan lahan 2024 sampai 2026 menemukan sekitar 1.400 hektare hutan di Bireuen dan 504 hektare di Pidie Jaya berubah menjadi bukan hutan, tanpa satu pun lahan yang kembali menjadi hutan. Kehilangan terbesar di Aceh terjadi di hulu, di Aceh Tengah, termasuk pembukaan lahan untuk kebun kopi di sekitar Danau Laut Tawar dan Takengon yang terus meningkat sejak 2015. Karena sungai tidak mengenal batas kabupaten, program pemulihan perlu dirancang per daerah aliran sungai dan dikerjakan bersama lintas wilayah.
Dari pengalaman restorasi di Kalimantan, Haryo membagikan prinsip yang mereka pegang: warga adalah penjaga, bukan penerima bantuan. Di lahan gambut rawan kebakaran, warga terlibat sejak perencanaan, berpatroli, dan menerima insentif dari catatan patroli yang bisa dibuktikan. Antara 2019 dan 2023, hampir 500 ribu bibit ditanam di sekitar seribu hektare dan pemeliharaannya menjadi sumber penghidupan alternatif. Proyek ini bahkan menyediakan klinik terapung karena lokasinya sangat terpencil. “Kita tidak bisa meminta orang yang sedang kehilangan penghasilan untuk menjaga ekosistemnya dengan perut kosong,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa restorasi yang tidak dipantau biasanya berhenti pada hari programnya selesai.
Koordinasi yang berlapis-lapis
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta menanyakan relevansi kerangka lima peran aktor dari tulisan Dr. Ali Yansyah Abdurrahim tentang ekonomi politik kebakaran lahan di Ketapang. Handoyo menilai kerangka ini berguna untuk analisis kelembagaan, asalkan perannya dibaca secara lentur. Haryo menambahkan bahwa hambatan jarang ada di dalam satu peran, tetapi justru di ruang antarperan yang tidak jelas.
Dian Restu dari Bappeda Bireuen menyarankan agar pemetaan tidak hanya mencakup kerusakan, tetapi juga sumber daya pendukung, seperti swadaya warga, perusahaan, dan tokoh publik. Menjawab hal ini, Handoyo menguraikan arsitektur kelembagaan pemulihan menurut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga di pusat, pemerintah provinsi, hingga dinas di kabupaten. Di lapangan, tim menemukan ada kegiatan kementerian yang bahkan tidak diketahui pemerintah daerah. Menurutnya, arsitektur pemulihan masih sangat terpusat, dan dasbor bersama pun tidak otomatis menjamin koordinasi yang kuat.
Edwin menjelaskan bahwa pemerintah selalu bergerak berdasarkan dua hal: dasar hukum dan anggaran. Perubahan di lapangan sering lebih cepat dari keduanya. Di Aceh, misalnya, sebagian wilayah seperti Pidie Jaya yang sudah masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi harus kembali ke status tanggap darurat, sementara dasar hukumnya belum siap. Ia juga menyoroti dua hal yang masih terlewat: siapa yang memimpin setelah fase tanggap darurat berakhir, dan perubahan alur sungai kecil yang kini menjadi titik rawan baru. Haryo menutup diskusi dengan menekankan pentingnya kerangka kerja yang jelas dan kecepatan mengambil keputusan.
Insight penting
- Restorasi lahan pascabencana tidak selalu dimulai dengan menanam. Keselamatan, stabilitas tanah, dan pemulihan aliran air perlu diperiksa lebih dulu.
- Satu kabupaten bisa punya wajah kerusakan yang sangat berbeda. Penilaian harus membaca keterhubungan hulu dan hilir, tetapi kesiapan diperiksa di lokasi yang spesifik.
- Target hektare adalah rencana, bukan bukti keberhasilan. Ukuran yang lebih bermakna adalah fungsi ekologis yang membaik, warga yang kembali bekerja, dan risiko yang berkurang.
- Urutan kerja antarprogram sama pentingnya dengan jumlah program. Tanpa urutan yang disepakati, satu kegiatan bisa merusak hasil kegiatan lain.
- Daya juang warga punya batas. Resiliensi harus disertai tanggung jawab lembaga yang berwenang, bukan menjadi alasan untuk membiarkan warga menanggung semuanya.
- Warga yang lelah didata tanpa perbaikan nyata akan semakin kehilangan kepercayaan. Kehadiran peneliti tidak boleh menambah beban.
- Restorasi hanya bertahan jika menghidupi orang yang menjaganya. Dukungan penghidupan perlu berjalan seiring dengan persiapan rehabilitasi.
- Sungai tidak mengenal batas administratif. Pemulihan perlu dirancang per daerah aliran sungai dan dikerjakan bersama lintas kabupaten.
Langkah selanjutnya
Dalam penutupnya, Yanu Endar Prasetyo, Ph.D., Koordinator PRIS Kebencanaan OR IPSH BRIN, mengingatkan bahwa merestorasi lahan di tengah bencana yang terus berulang bukan perkara mudah. Pemeriksaan kesiapan lahan dan kesiapan komunitas harus berjalan beriringan sebagai prasyarat sebelum penanaman. Ia juga mengajak semua pihak memikirkan bagaimana riset tidak lagi membuat warga marah ketika didatangi, karena mereka sudah lelah dikunjungi setiap minggu tanpa ada perbaikan permanen di tanggul ataupun di hulu.
Tim akan segera bertemu dengan Dassa Corps untuk merencanakan kunjungan lapangan berikutnya. Alat penilaian lokasi rehabilitasi juga akan terus disempurnakan dan diuji di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain itu, Yanu juga menyampaikan bahwa pada tanggal 10-11 Desember 2026, BRIN juga akan menggelar konferensi IDSTS 2026 di ICE BSD, Tangerang, sebagai ruang berbagi hasil riset dan pengalaman lapangan dengan para pemangku kepentingan kebencanaan di Indonesia.


Leave a Reply