Masalah Utama: Bantuan Salah Sasaran
Tim riset menilai persoalan pokok bantuan sosial pascabencana di Indonesia adalah bantuan yang sering tidak tepat sasaran. Setidaknya ada tiga akar masalah yang menjadi penyebab.
Pertama, saat dan setelah bencana, aparatur daerah kerap kesulitan menentukan aturan mana yang berlaku, lembaga mana yang berwenang, program apa yang bisa dijalankan, serta anggaran mana yang boleh digunakan. Pengalaman gempa Cianjur 2022 menjadi salah satu contohnya.
Kedua, informasi tentang bantuan sosial pascabencana masih datang dari atas, terpotong potong, dan tersebar di banyak sumber. Ketidakjelasan informasi ini bahkan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Ketiga, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga sering tertinggal dalam penyaluran bantuan. Di sisi lain, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi baru juga masih terbatas.
Tiga Solusi yang Ditawarkan
Untuk menjawab masalah tersebut, tim riset merancang tiga kegiatan yang disusun dengan prinsip kreasi bersama (co-creation), yaitu melibatkan para pihak sejak tahap perancangan.
Solusi pertama adalah panduan yang memuat peta kewenangan dan pohon keputusan. Panduan ini ditujukan bagi petugas BPBD, dinas sosial, dan instansi terkait agar mereka memiliki satu rujukan resmi dan tidak lagi ragu untuk bertindak.
Solusi kedua adalah dasbor digital terintegrasi yang inklusif sebagai sistem peringatan dini bantuan sosial. Dasbor ini menghubungkan data kelompok rentan di tingkat desa dengan panduan kewenangan dan program bantuan, sehingga pemerintah dapat segera mengetahui siapa yang perlu dibantu dan lembaga mana yang bertanggung jawab. Dasbor dapat diakses oleh masyarakat umum maupun relawan, dan dirancang sebagai sistem informasi dua arah yang menampung masukan dari warga.
Solusi ketiga adalah pelatihan bagi relawan, termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan organisasi masyarakat sipil setempat. Pelatihan ini membekali relawan dengan kemampuan menggunakan sistem informasi serta pemahaman tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Data dari Warga, Disiapkan Sebelum Bencana
Hal yang membedakan dasbor ini dari sistem pendataan pada umumnya adalah cara datanya dikumpulkan. Data kelompok rentan tidak dihimpun oleh petugas, melainkan diisi sendiri oleh setiap rumah tangga di desa. Warga menyatakan sendiri kondisi keluarganya, misalnya apakah ada anggota keluarga lansia, penyandang disabilitas, anak anak, atau perempuan yang menjadi kepala keluarga. Pendekatan pendataan mandiri atau self claim ini menempatkan warga desa sebagai pemilik datanya sendiri.
Data tersebut disiapkan secara rinci dan tepat jauh sebelum bencana terjadi. Dengan begitu, ketika bencana datang, pemerintah daerah tidak perlu lagi memulai pendataan dari nol di tengah situasi darurat. Daftar warga yang paling membutuhkan sudah tersedia dan bantuan bisa langsung diarahkan kepada mereka.
Selain itu, warga dapat memperbarui datanya kapan saja, misalnya saat ada kelahiran, anggota keluarga yang meninggal, pindah tempat tinggal, atau perubahan kondisi kesehatan. Karena itu, data di dasbor selalu mengikuti keadaan terkini di lapangan. Dalam model ini, relawan berperan sebagai pendamping yang membantu warga mengisi dan memperbarui data, terutama bagi keluarga yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau tinggal di wilayah dengan sinyal internet terbatas.
Tim riset menilai pendekatan ini sekaligus menjawab masalah data bantuan sosial yang selama ini sering tidak sesuai kenyataan. Ketika warga sendiri yang mengisi dan menjaga datanya, peluang kelompok rentan terlewat dari bantuan dapat ditekan, dan warga pun ikut terlibat aktif dalam kesiapsiagaan desanya.
Melengkapi, Bukan Menggantikan Data Desa
Tim riset menegaskan bahwa dasbor ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan data yang sudah dimiliki pemerintah desa. Data kependudukan, data penerima bantuan, maupun catatan administrasi desa tetap menjadi rujukan utama. Dasbor justru hadir sebagai pelengkap yang memperkaya data tersebut dengan informasi terbaru (real time) langsung dari warga.
Dengan cara ini, pemerintah desa memiliki dua sumber yang saling menguatkan, yaitu data resmi yang sudah ada dan data pembaruan dari warga yang terus mengikuti perubahan di lapangan. Perpaduan keduanya memperkuat pemantauan kondisi warga secara langsung dan terus menerus di desa, sehingga kepala desa dan perangkatnya dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana.
Berpihak pada Kelompok Rentan
Seluruh rancangan ini menempatkan kelompok rentan sebagai perhatian utama. Panduan digital memetakan lembaga yang bertanggung jawab menjangkau lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Dasbor membantu penentuan sasaran yang lebih akurat, termasuk bagi anak anak. Adapun pelatihan diarahkan untuk memperkuat kapasitas warga desa dan kelompok rentan itu sendiri.
Tim riset juga menyadari sejumlah tantangan, antara lain waktu yang terbatas, rancangan Peraturan Presiden yang masih dibahas, sinyal internet yang lemah di daerah, serta rendahnya partisipasi kelompok rentan. Untuk itu, tim riset menyiapkan cara cadangan tanpa internet, pendampingan langsung bagi warga, tampilan dasbor yang lebih sederhana, dan pelibatan lebih banyak relawan. Tokoh lokal seperti keuchik atau kepala desa di Aceh juga akan dilibatkan.
Uji Coba di Pidie Jaya, Aceh
Proyek percontohan akan dilaksanakan di Desa Dayah Usen, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Desa ini dipilih karena berada di bantaran sungai yang berulang kali dilanda bencana, termasuk pada Desember 2025 dan Februari 2026, dengan genangan air dan lumpur setinggi 30 hingga 60 sentimeter. Wilayah ini juga termasuk daerah terdampak paling parah banjir 2025, namun terlambat menerima bantuan.
Pilot ini akan didanai dan dijalankan melalui program Satuan Tugas Kebencanaan PRIS BRIN dan LPDP 2026/2027. Sejumlah langkah awal sudah berjalan. Tim riset telah berkoordinasi dengan keuchik dan organisasi pemuda Desa Dayah Usen terkait lokasi uji coba, serta menghadiri pertemuan awal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diselenggarakan BRIN.
Melalui kolaborasi BRIN, UI, dan Kemenko PM ini, tim riset berharap penyaluran bantuan sosial pascabencana di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akurat, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Tentang Tim Peneliti
Tim riset terdiri atas Yanu Endar Prasetyo, Ph.D., Peneliti di Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sekaligus Principal Investigator (PI) PRIS Kebencanaan OR IPSH BRIN; Budhi Dharma, staf pengajar dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia; Kharisma Bintang Alghazy, dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Tim riset adalah awardee Australia Awards Short Course bidang Perlindungan Sosial, di University of Newcastle, NSW, Australia.
Leave a Reply