Dr. Syarifah Aini Dalimunthe: Sinkronisasi Regulasi dan Sinergi Adalah Kunci Pemulihan Pascabencana

Pusat Riset Kependudukan BRIN bersama Nagoya University, Jepang, menggelar audiensi dengan Bappeda Aceh dan sejumlah instansi terkait pada 9 September 2026 di Aula Lantai 4 Bappeda Aceh. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari sekitar 15 instansi dan lembaga. Tujuannya adalah menjaring pandangan para pemangku kepentingan daerah sebagai bekal kerja lapangan tim Program Riset Inovasi Strategis (PRIS) “Inovasi Model Pemulihan Pascabencana Berbasis Kependudukan untuk Memperkuat Resiliensi dan Perlindungan Sosial Adaptif”. Kegiatan ini dipimpin oleh Dr. Syarifah Aini Dalimunthe, peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN.

Memperkenalkan Model Pemulihan Berbasis Kependudukan

Dalam FGD ini, Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) BRIN yang diwakili oleh Dr. Syarifah Aini Dalimunthe, memaparkan model pemulihan pascabencana yang sedang dikembangkan. Model ini tidak hanya melihat kerusakan fisik. Ia juga menggabungkan beberapa hal lain seperti kondisi penduduk, perlindungan sosial adaptif, pemulihan mata pencaharian, literasi dan pendidikan kebencanaan, serta pemetaan kerentanan dari berbagai sisi.

Diskusi kemudian membahas kondisi terkini Aceh, pelajaran dari bencana bencana sebelumnya, serta kebutuhan dan tantangan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan warga menghadapi bencana dan perubahan lingkungan. Sebagai bahan awal riset, BPBA juga membagikan rekap data kerusakan per desa akibat bencana hidrometeorologi 2025. Berikut adalah beberapa catatan penting dari umpan balik diskusi terfokus ini.

Kebuntuan Anggaran

Peserta menilai penanganan setelah Siklon Senyar memperlihatkan kebuntuan birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, data yang sama dan berbasis bukti dianggap syarat mutlak agar anggaran bisa dipakai secara efisien.

Persoalan utamanya ada pada dua sumber dana darurat. Pertama, Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD. Dana ini jumlahnya terbatas dan penggunaannya cenderung kaku. Pemerintah daerah juga sering ragu memakainya karena khawatir bermasalah saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2008. Dana ini lebih lentur untuk menjembatani masa darurat menuju pemulihan, tetapi akses penuhnya sangat bergantung pada penetapan status bencana nasional.

Atas dasar itu, peserta mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional. Status ini dinilai akan membuka akses bantuan internasional dan sumber daya dari pusat. Tanpa status tersebut, pemerintah daerah akan terus terjebak dalam kemampuan keuangan yang sangat terbatas.

Peserta juga berharap BRIN bisa berperan sebagai penghubung kebijakan. Kerja sama dengan Bappeda, BPBD, BPS, perguruan tinggi, dan mitra internasional dipandang sebagai kunci untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial adaptif, termasuk dari sumber pendanaan di luar APBN.

Jalan Rusak, Ekonomi Tersendat

Dari sisi ekonomi, kerusakan jalan dan lahan produktif menjadi ancaman nyata bagi perekonomian Aceh. Persentase jalan dalam kondisi baik turun dari 80,54 persen menjadi 65,56 persen, sehingga jalur distribusi barang utama ikut lumpuh. Untuk pemulihan jalan di Bener Meriah dan Aceh Tengah saja, terdapat kekurangan dana sekitar Rp10 triliun. Menurut peserta, peralihan dari dana daerah (BTT) ke dana nasional (DSP) menjadi keharusan agar hubungan antarwilayah tidak putus.

Penanganan Lumpur Banjir

Di Pidie Jaya, sekitar 6.000 hektare sawah tertimbun lumpur hingga setebal 2 meter. Peserta melihat kondisi ini bukan semata musibah, tetapi juga peluang untuk menerapkan ekonomi sirkular. Dengan dukungan riset, endapan lumpur tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik atau dapat diolah lebih lanjut menjadi bata ringan untuk bahan bangunan. Dengan begitu, pembersihan lahan sekaligus bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi warga.

Bantuan Modal Usaha Lebih Aman daripada Kredit

Menanggapi gagasan perlindungan sosial adaptif, peserta berbagi pengalaman tentang bantuan ekonomi produktif. Program terdahulu yang memberikan bantuan peralatan dan modal sebesar Rp10 juta hingga Rp25 juta per unit usaha, misalnya untuk kios atau toko roti, terbukti efektif membangkitkan kembali usaha kecil yang kehilangan modal kerja.

Sebaliknya, peserta mengingatkan bahwa memberikan kredit bank komersial di tahap awal pemulihan ibarat pedang bermata dua. Warga yang masih terguncang secara finansial berisiko terjerat utang berkepanjangan jika usahanya belum benar benar pulih.

Memperkuat Petani dan Kearifan Lokal

Diskusi juga menyentuh sisi budaya dan lingkungan. Peserta menekankan bahwa keseimbangan antara pelestarian alam dan ekonomi di Aceh harus bertumpu pada kedaulatan petani dan pemahaman ekologis yang mendalam.

Kopi Gayo menjadi contoh.

Sebagai komoditas premium, kopi Gayo dinilai lebih tahan terhadap dominasi perusahaan besar. Petani Gayo rata rata memiliki lahan 2 sampai 4 hektare, sehingga mereka punya kendali atas usahanya sendiri, berbeda dengan sektor kelapa sawit yang banyak dikuasai korporasi.

Petani Gayo juga memegang filosofi “Adab”, yaitu hidup selaras dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Dalam praktiknya, kulit kopi sisa olahan dikembalikan ke tanah sebagai pupuk sehingga tercipta siklus alami yang berkelanjutan.

Selain itu, di Aceh Tenggara, harga kakao berpeluang naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram melalui teknologi fermentasi sederhana. Namun peserta sepakat untuk tetap waspada terhadap gerakan Consortium for Sustainable Livelihood (CSL) yang didukung perusahaan multinasional. Meski gerakan ini mengusung perdagangan adil dan keterlacakan produk, ada risiko greenwashing, yaitu klaim ramah lingkungan yang justru menjadi jalan bagi korporasi besar untuk mengendalikan rantai pasok hingga ke tingkat petani.

Bekal untuk Kerja Lapangan

Berbagai masukan dari audiensi ini, mulai dari persoalan anggaran, kerusakan infrastruktur, peluang ekonomi, hingga kearifan lokal, akan menjadi bekal penting bagi tim PRIS Kebencanaan saat turun ke lapangan. Harapannya, model pemulihan yang dikembangkan benar benar berangkat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh.

---