Catatan Lapangan #3: Apakah Keliru Jika Warga Bertahan Menunggu Bantuan Datang?

Apa yang Saya Lihat Hari Ini?

Hari ini saya mulai melihat bahwa resiliensi masyarakat terhadap bencana adalah sebuah proses panjang yang dimulai sebelum bencana, saat bencana, dan terus berlanjut selama pemulihan.

Dari wawancara dengan para informan, saya menemukan sejumlah pola yang berulang. Warga sebenarnya memiliki pengalaman langsung dengan bencana, pengetahuan lokal tentang tanda-tanda alam, ikatan sosial dan keluarga yang kuat, serta pengalaman menghadapi bencana yang datang berulang kali.

Namun, pengalaman itu tidak otomatis dapat berubah menjadi kapasitas untuk beradaptasi dan memulihkan hidup secara mandiri.

Artinya, ada kesenjangan yang lebar antara pengalaman, pengetahuan, tindakan, dan resiliensi.

Warga bisa mengalami bencana berkali kali, tetapi pengalaman tersebut belum tentu menjadi bekal untuk merencanakan langkah setelah bencana. Warga mengenali bahwa hujan, sungai, atau tanda alam tertentu berkaitan dengan risiko bencana, tetapi belum tentu memiliki sarana untuk mengubahnya menjadi perencanaan jangka panjang. Bahkan, pengalaman traumatis bisa memicu kepanikan ketika tanda-tanda bencana muncul kembali.

Pengalaman bencana ternyata tidak otomatis melahirkan resiliensi.

Temuan yang Mengusik Pikiran

Yang paling mengusik saya adalah gambaran tentang warga yang hingga kini masih bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup.

Menurut penuturan informan, ketika warga kehilangan pekerjaan, rumah, dan sumber penghidupan, sebagian dari mereka belum memiliki pilihan lain selain menunggu bantuan. Ada keluarga yang masih tinggal di tenda, belum memiliki lahan untuk membangun kembali rumah, dan belum dapat memulihkan mata pencahariannya

Bantuan jelas merupakan bagian penting dari respons bencana. Namun, jika bantuan menjadi satu satunya jalan pemulihan tanpa dibarengi dukungan untuk bangkit, warga berisiko terjebak lebih lama dalam keadaan sulit.

Oleh karena itu, resiliensi tidak cukup diukur dengan pertanyaan apakah warga menerima bantuan, mampu bertahan, atau kembali ke kondisi semula?

Pertanyaannya perlu lebih dalam: apa yang dapat dilakukan warga ketika bantuan berakhir? Apakah mereka memiliki ruang dan dukungan untuk memulihkan mata pencaharian, mencari alternatif ketika sumber daya lama hilang, memanfaatkan sumber daya lokal, ikut mengambil keputusan, belajar dari pengalaman dan mengubah pengalaman bencana menjadi kesiapsiagaan untuk masa depan?

Resiliensi sebagai Keberdayaan (Agency)

Temuan hari ini membuat saya mempertimbangkan bahwa salah satu unsur penting resiliensi adalah keberdayaan atau agency, yaitu kemampuan warga untuk menjadi pelaku aktif dalam pemulihan.

Selama ini model penelitian saya menempatkan literasi kebencanaan sebagai pengetahuan, kemampuan bertindak, pemulihan, adaptasi, inklusi, dan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (MHPSS). Setelah membaca kembali hasil wawancara, saya melihat ada yang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan, yaitu kesempatan dan kemampuan untuk mengambil inisiatif.

Saya mulai melihat kemungkinan alur berikut:

Jika keberdayaan melemah, pengetahuan belum tentu berujung pada tindakan. Seseorang bisa tahu bencana akan datang, tetapi belum tentu sempat membuat rencana. Ia bisa tahu mata pencahariannya akan terdampak, tetapi belum tentu memiliki sarana untuk menyiapkan alternatif.

Ia bisa tahu pentingnya evakuasi, tetapi belum tentu tahu cara membantu kelompok rentan. Ia bisa pernah mengalami bencana, tetapi belum tentu mendapat kesempatan untuk mengolah pengalaman itu menjadi strategi menghadapi bencana berikutnya.

Menghindari Cara Pandang yang Menyalahkan Korban

Salah satu informan menggambarkan sebagian warga lebih banyak berkumpul di warung kopi sambil menunggu bantuan. Sebagai peneliti, saya sadar gambaran seperti ini mudah menggiring pada kesimpulan sederhana bahwa warga “malas” atau tidak memiliki semangat untuk bangkit.

Saya jelas perlu menahan kesimpulan tersebut.

Pernyataan tersebut harus diperlakukan sebagai persepsi informan, bukan fakta yang mewakili seluruh masyarakat Aceh. Lagi pula, warung kopi di Aceh memang berfungsi sebagai ruang sosial tempat warga berbagi kabar, saling menguatkan, dan bertahan bersama.

Pertanyaan yang lebih penting bukan “apakah masyarakat Aceh malas?”, tetapi “kondisi apa yang membuat sebagian warga belum dapat bangkit dan masih bergantung pada bantuan dalam proses pemulihan?”

Jawabannya tentu perlu ditelusuri lebih lanjut melalui wawancara dengan penyintas dan para pihak lainnya. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan trauma, hilangnya aset, ketiadaan modal dan lahan, terbatasnya informasi dan peluang ekonomi, pengalaman bantuan sebelumnya, lemahnya koordinasi, atau sulitnya membayangkan masa depan setelah kehilangan begitu banyak.

Saya perlu mengubah cara memandang temuan ini, dari sekedar menilai perilaku warga menjadi memahami kondisi sebenarnya yang membentuk perilaku tersebut.

Trauma Tidak Berhenti Ketika Bencana Berakhir

Temuan penting lainnya adalah soal trauma.

Informan menggambarkan bahwa ketika hujan kembali turun, warga bisa panik karena teringat bencana sebelumnya. Artinya, “setelah banjir usai” bukan berarti bencana sudah selesai secara batin. Air mungkin sudah surut, rumah mungkin mulai dibangun, bantuan mungkin sudah diberikan, tetapi pengalaman bencana masih hidup dalam ingatan dan memori warga.

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial tidak seharusnya menjadi pelengkap dalam model literasi kebencanaan, melainkan bagian yang terkait erat dengan kemampuan beradaptasi. Warga yang terus hidup dalam ketakutan wajar jika sulit mengambil keputusan dengan tenang ketika ancaman berikutnya datang.

Resiliensi harus mencakup pemulihan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis sekaligus.

Pengetahuan Lokal Menunjukkan Kekuatan Warga

Pada saat yang sama, saya juga melihat bahwa warga sama sekali tidak pasif.

Mereka memiliki pengetahuan lokal tentang tanda tanda alam, perilaku hewan, kondisi debit air, pengalaman lingkungan, dan pengetahuan tradisional tentang bencana. Warga punya cara sendiri untuk membaca lingkungannya. Ini adalah bentuk resiliensi yang berakar pada pengetahuan lokal.

Pertanyaannya, apakah pengetahuan lokal tersebut sudah terhubung dengan sistem peringatan dini formal dan tata kelola kebencanaan? Jika belum, masalahnya bukan ketiadaan pengetahuan, melainkan belum terhubungnya berbagai bentuk pengetahuan.

Warga memiliki pengetahuan lokal. Pemerintah memiliki sistem formal. Sekolah memiliki pengetahuan ilmiah. Tokoh agama memiliki pengetahuan berbasis nilai. Lembaga adat memiliki pengetahuan sosial budaya. Tantangannya adalah mempertemukan semua pengetahuan itu menjadi kekuatan bersama untuk bertindak.

Resiliensi Tidak Hanya Soal Individu

Hari ini saya juga melihat bahwa resiliensi tidak bisa dibebankan hanya kepada individu.

Seseorang mungkin punya tas siaga bencana dan tahu jalur evakuasi, tetapi jika tempat evakuasi tidak tersedia, komunikasi tidak berjalan, pemerintah tidak terkoordinasi, dan kelompok rentan tidak terlayani, kemampuannya tetap terbatas.

Sebaliknya, pemerintah mungkin punya prosedur, tetapi jika warga tidak dilibatkan, tidak mendapat informasi yang mudah dipahami, atau kehilangan kepercayaan, sistem pun tidak berjalan optimal.

Resiliensi berada pada hubungan antara individu, keluarga, komunitas, lingkungan, pemerintah, dan institusi. Ini memperkuat penggunaan sudut pandang resiliensi sosial ekologis dalam penelitian ini.

Redefinisi Literasi Kebencanaan

Sebelumnya saya cenderung memaknai literasi kebencanaan sebagai kemampuan memahami bencana, risiko, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Hari ini saya melihat definisi itu perlu diperluas.

Literasi kebencanaan bukan hanya “saya tahu apa yang harus dilakukan”, tetapi “saya tahu, saya mampu mengambil keputusan, saya mampu bertindak, saya mampu mencari alternatif, saya mampu bekerja bersama orang lain, dan saya mampu belajar dari pengalaman untuk menghadapi masa depan.”

Literasi kebencanaan memiliki dimensi pengetahuan sekaligus tindakan dan keberdayaan. Saya mulai melihat bahwa literasi resiliensi (resilience literacy) dapat menjadi jembatan antara pengetahuan kebencanaan dan ketangguhan nyata.

Saya menyadari bahwa dalam sebuah “riset” atau penelitian, kita juga dituntut untuk menjaga jarak antara pengalaman lapangan dan penilaian pribadi.

Ketika mendengar warga masih tinggal di tenda, kehilangan mata pencaharian, mengalami trauma, dan menunggu bantuan, muncul dorongan untuk menyimpulkan bahwa mereka belum tangguh.

Namun, setelah merenung lebih dalam, saya sadar bahwa belum bangkitnya seseorang tidak berarti ia tidak memiliki kemauan.

Bisa jadi ada hambatan struktural yang membuatnya sulit bangkit. Sumber daya mungkin tidak tersedia, aset produktif telah hilang, akses terhadap lahan tertutup, trauma menghambat pengambilan keputusan, informasi tentang pilihan yang ada tidak sampai, atau sistem kelembagaan belum memberi ruang bagi warga untuk menjadi pelaku aktif pemulihan.

Tugas saya sebagai peneliti bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi apa yang memampukan atau menghambat warga untuk pulih dan menjadi tangguh.

Saya ingin memahami lebih jauh kekuatan apa yang sebenarnya sudah dimiliki warga, di mana letak kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, dan dukungan apa yang dibutuhkan agar warga dapat menjadi pelaku utama dalam pengurangan risiko dan pemulihan.

Pada akhirnya, literasi dan resiliensi bencana bukan hanya tentang mengukur seberapa tangguh masyarakat Aceh, tetapi tentang memahami bagaimana resiliensi tumbuh, apa yang menghambatnya, dan bagaimana literasi kebencanaan dapat membantu warga membangun kemampuan untuk bertindak sebelum, saat, dan setelah bencana.

---