Catatan Lapangan #17: Memberi Waktu kepada Tanah

“Tapi anggaran kan memaksa nih.”

Ungkapan ini terlontar dari petugas teknis daerah aliran sungai (DAS) dalam diskusi tentang rehabilitasi lahan di Banda Aceh, 20 Oktober 2026.

Kalimat itu muncul ketika pembahasan sampai pada lahan bekas longsor. Lapisan tanah bagian atas telah terangkat dan kondisi lereng belum “stabil” (belum tentu memungkinkan penanaman segera dilakukan). Pelaksana harus mempertimbangkan keselamatan pekerja sekaligus peluang bibit bertahan hidup. Sementara itu, anggaran sudah dialokasikan dan kegiatan mempunyai jadwal penyelesaian.

Saya menangkap ketegangan yang lebih dalam daripada cuma persoalan mengejar tenggat. Pelaksana berhadapan dengan dua bentuk pertanggungjawaban. Pekerjaan harus dapat diperiksa melalui dokumen dan hasil fisik sedangkan keputusan di lapangan juga harus memberi kesempatan bagi proses ekologis untuk berlangsung. Keduanya dapat menuntut tindakan yang berbeda pada saat yang sama.

Tanah tidak mengenal akhir tahun anggaran. Lahan yang baru mengalami gangguan membutuhkan penilaian teknis sebelum dapat ditanami, sehingga “menunggu”, dapat menjadi keputusan yang beralasan secara ekologis. Dalam tata administrasi yang mengutamakan kemajuan terukur, penantian tersebut justru dibaca sebagai keterlambatan.

Di situlah politik waktu bekerja. Jadwal membawa kewenangan untuk menentukan bila tindakan dimulai dan kapan hasil harus diperlihatkan. Proses pemulihan lalu diterjemahkan ke dalam tahapan yang dapat dibiayai, dan pelaksana harus menyesuaikan keputusan dengan kerangka tersebut, meskipun keadaan tanah terus berubah.

María Puig de la Bellacasa mengajak kita memahami perawatan sebagai hubungan yang menopang keberlangsungan hidup. Dalam pembahasannya tentang tanah, perhatian diberikan pada irama kehidupan yang sering terdesak oleh tuntutan produktivitas. Pemikiran ini membantu saya membaca kehati-hatian pelaksana sebagai pengakuan terhadap proses yang mempunyai kecepatannya sendiri. Memberi waktu kepada tanah merupakan bagian dari tanggung jawab merawat.

Namun, kemampuan menunggu juga terbagi secara sosial. Dalam pertemuan yang sama, kebutuhan memperoleh penghasilan dengan segera, disebut berdampingan dengan manfaat tanaman yang baru akan dirasakan kemudian. Keluarga yang kehilangan pekerjaan mempunyai hubungan yang berbeda dengan masa depan. Menunggu pohon tumbuh harus dijalani sambil tetap memenuhi kebutuhan hari ini.

Ketegangan itu mempertemukan waktu ekologis dengan waktu penghidupan. Program membutuhkan hasil dalam rentang pelaksanaan, tanaman memerlukan kesempatan tumbuh, dan rumah tangga membutuhkan pendapatan yang tidak dapat ditunda. Persoalan rehabilitasi terletak pada kemampuan kelembagaan menampung perbedaan tersebut tanpa membebankan seluruh penyesuaian kepada warga.

Pembahasan mengenai pemeliharaan memperjelas persoalan ini. Penanaman mempunyai tanggal pelaksanaan dan hasil yang segera dapat dihitung. Perawatan berlangsung berulang kali dengan keberhasilan yang baru terlihat kemudian. Ada tenaga yang harus terus disediakan ketika kegiatan awal sudah selesai.

World Agroforestry mencatat bahwa banyak proyek restorasi berlangsung selama satu hingga tiga tahun, sementara pertumbuhan pohon membutuhkan dukungan yang lebih panjang. Terbatasnya perhatian terhadap perawatan setelah penanaman menjadi salah satu hambatan yang mereka identifikasi. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan kelembagaan yang bertahan melampaui kegiatan menanam.

Masih pada diskusi yang sama, kelembagaan masyarakat disebut sebagai penopang keberlanjutan. Muncul pula gagasan menghubungkan insentif dengan tanaman yang bertahan hidup. Perhatian diarahkan pada hubungan antara manfaat yang diterima warga dan kesediaan mereka untuk terus merawat.

Di sini, partisipasi mengandung persoalan pembagian tanggung jawab. Warga dapat dilibatkan sebagai pelaku yang memperoleh dukungan dan kepastian manfaat. Dalam keadaan lain, pelibatan berisiko menjadi pemindahan kewajiban ketika kebutuhan perawatan berlangsung lebih lama daripada pembiayaannya. Rumah tangga pun kemudian terpaksa menutup kekurangan yang ditinggalkan program.

Responsibilisasi  mungkin diksi sosiologis yang dapat menggambarkan proses pembebanan tanggung jawab kepada individu atau komunitas. Dalam rehabilitasi, proses tersebut perlu diperhatikan ketika keberhasilan semakin digantungkan pada kesadaran masyarakat, namun kesadaranpun mempunyai batas material. Orang tetap memerlukan penghasilan dan kepastian bahwa kerja mereka akan menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati.

Kekhawatiran tentang pembukaan lahan (seperti penebagan ilegal) yang mungkin masih berlangsung membawa diskusi lebih jauh. Walau keterangan tersebut belum cukup untuk memastikan keadaan di lokasi tertentu, namun, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa keberhasilan penanaman bergantung pula pada keputusan yang berada di luar jangkauan orang yang merawatnya.

Dok. Penulis (2026)

Tania Murray Li mengingatkan pentingnya memperhatikan cara para ahli menetapkan masalah dan menyusun intervensi pembangunan. Batas masalah yang dipilih ikut menentukan tindakan yang dianggap relevan. Dalam rehabilitasi, perhatian yang terpusat pada bibit dan teknik penanaman dapat menyisakan hubungan penguasaan lahan di luar pembahasan. Padahal, hubungan itulah yang menentukan kemampuan warga mempertahankan hasil kerjanya.

“Kemampuan merawat” dan “kewenangan melindungi” bisa berada pada tangan yang berbeda. Warga mungkin menjaga tanaman tanpa mempunyai kuasa menghentikan tekanan terhadap kawasan. Penilaian keberhasilan yang hanya diarahkan kepada kelompok pelaksana akan mengabaikan ketimpangan kewenangan tersebut. Tanggung jawab perlu mengikuti kemampuan nyata setiap pihak untuk memengaruhi keadaan.

Di sisi kebijakan, kebutuhan memperluas penilaian juga muncul dalam arah kebijakan nasional. Pada 24 Juli 2026, Kementerian Kehutanan menekankan pemutakhiran data rehabilitasi dengan memperhatikan perubahan bentang alam. Aspek penguasaan lahan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat ikut menjadi pertimbangan. Arah ini membuka kemungkinan agar keputusan rehabilitasi lebih dekat dengan kerumitan yang dijumpai di lapangan.

Pengalaman tersebut memperjelas arti alat asesmen pemulihan sosio-ekologis yang sedang kami susun. Pemilihan lokasi merupakan keputusan tentang penempatan sumber daya sekaligus pembagian risiko. Penilaian perlu menghubungkan kondisi lahan dengan kemampuan kelembagaan menjaga hasil pemulihan. Riwayat penguasaan ruang dan keberlangsungan dukungan menjadi sama pentingnya dengan peluang tanaman tumbuh.

Lokasi yang sangat membutuhkan pemulihan dapat menghadapi persoalan yang membuat penanaman belum layak dimulai. Keadaan seperti itu justru menunjukkan kebutuhan akan dukungan persiapan. Alat asesmen perlu membantu pemutus kebijakan penganggaran dan eksekutor mengenali bentuk dukungan tersebut, sehingga ketidaksiapan tidak terus mengurangi kesempatan memperoleh pemulihan. Sebagian lokasi mungkin membutuhkan penyelesaian penguasaan lahan terlebih dahulu. Di tempat lain, kebutuhan utamanya adalah membangun kesepakatan pemeliharaan yang dapat dijalankan warga.

Saya kembali pada ungkapan tentang anggaran yang memaksa. Di baliknya terdapat persoalan kelembagaan yang menentukan seberapa jauh kehati-hatian dapat memperoleh ruang. Rehabilitasi membutuhkan kepastian untuk bekerja sekaligus keluwesan menghadapi perubahan. Pelaksana dan masyarakat memerlukan dukungan agar tanggung jawab yang mereka terima sebanding dengan kemampuan yang tersedia.

Pemulihan menjadi lebih mungkin ketika waktu untuk merawat diakui sebagai bagian dari pekerjaan dan memperoleh dukungan selama masih dibutuhkan.

Bacaan pendukung: María Puig de la Bellacasa, Matters of Care (2017); Tania Murray Li, The Will to Improve (2007); Duguma dan rekan-rekan, From Tree Planting to Tree Growing (World Agroforestry, 2020); serta siaran pers Kementerian Kehutanan mengenai pemutakhiran data perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan, 24 Juli 2026.


Handoyo adalah peneliti di Pusat Riset Kependudukan BRIN. Fokus kajiannya meliputi hubungan masyarakat dan lingkungan, politik ekologi, serta produksi pengetahuan dalam kebijakan publik dengan pendekatan sosiologi dan antropologi lingkungan. Dalam konteks kebencanaan, risetnya menelaah kerentanan sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta hubungan antara tata kelola lingkungan dan pemulihan penghidupan masyarakat. Email: handoyo@brin.go.id


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *