Catatan Lapangan #16: Cerita Dari Meunasah dan Tuk-Tuk yang Terlupakan

Melihat, bertanya, dan mendengar. Tiga hal sederhana ini sering kali menjadi pintu masuk paling berharga untuk memahami persoalan sosial-ekologis. Terlebih ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang sedang berusaha bangkit dari bencana. Di balik bentang alam yang berubah dan infrastruktur yang rusak, selalu ada cerita manusia, pengalaman, serta pengetahuan yang tidak seluruhnya tertangkap dalam laporan resmi.

Pada 21 Oktober 2026, hari pertama kami tiba di Bireuen, Aceh, Pak Muslim, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, langsung mengajak kami mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir di Kecamatan Juli, tidak jauh dari pusat Kota Bireuen.

Bersama Muhar, Kepala Bidang Litbang Bappeda, beliau menunjukkan bagaimana Krueng Peusangan—krueng berarti sungai dalam bahasa Aceh—telah mengalami perubahan yang begitu nyata. Alirannya bergeser, bentangannya melebar, dan lanskap di sekitarnya tidak lagi seperti sebelumnya.

Sejumlah warga dan tokoh masyarakat turut mendampingi kami. Mereka dengan antusias menceritakan bagaimana air bah datang, apa saja yang dihancurkannya, dan bagaimana mereka berusaha menyelamatkan diri serta orang-orang terdekat.

Kunjungan singkat itu memperlihatkan bahwa bencana bukan sekadar soal kerusakan fisik. Jembatan dapat dibangun kembali, jalan diperbaiki, dan infrastruktur dipulihkan. Namun, di balik semua itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih rumit: bagaimana masyarakat menghadapi bencana, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana risiko serupa dapat dikurangi pada masa mendatang.

Pemahaman itu semakin kuat ketika keesokan harinya kami berkesempatan berdiskusi bersama warga di Meunasah Dusun Barona, Gampong Balee Panah.

Meunasah, Lebih dari Sekadar Tempat Ibadah

Bagi masyarakat Aceh, meunasah memiliki makna sosial yang melampaui fungsi utamanya sebagai tempat salat berjemaah.

Meunasah adalah ruang bersama. Di sinilah warga bertemu, bermusyawarah, membicarakan persoalan kampung, dan membangun kesepakatan. Ia menjadi tempat berjalinnya hubungan antara masyarakat dan para pemimpin lokal.

Ketika bencana datang, fungsi sosial itu kembali terlihat. Meunasah menjadi tempat pengungsian sementara bagi warga yang kehilangan rumah atau terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya.

Tim PRIS Kebencanaan OR IPSH BRIN melakukan diskusi bersama warga di Meunasah (21/20/26)

Jika warung kopi, atau warung kupi, merupakan ruang perjumpaan yang lebih santai dan informal, meunasah menghadirkan bentuk interaksi yang berbeda. Percakapan di dalamnya cenderung lebih terarah, melibatkan kepentingan bersama, dan sering kali menghasilkan keputusan komunal.

Dari sudut pandang ekologi sosial, meunasah dapat dipahami sebagai bagian dari infrastruktur sosial masyarakat. Bukan sekadar bangunan, melainkan ruang yang memungkinkan warga saling membantu, mengorganisasi tindakan, dan merespons situasi krisis secara kolektif.

Dalam konteks pemulihan pascabencana, keberadaan ruang sosial seperti ini menjadi sangat penting. Sebab, pemulihan tidak hanya membutuhkan material dan anggaran, tetapi juga kepercayaan, komunikasi, dan kemampuan warga untuk bekerja bersama.

Dari Kerumitan Bantuan hingga Kekhawatiran terhadap Hulu Sungai

Diskusi di Meunasah Balee Panah berlangsung hangat. Berbagai persoalan mencuat, mulai dari pengalaman menghadapi masa tanggap darurat hingga ketidakpastian yang masih dirasakan dalam proses pemulihan.

Persoalan data penerima bantuan menjadi salah satu perhatian. Warga membicarakan kerumitan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan penunjang hidup atau jadup, hingga pilihan antara hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Isu-isu ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak selalu berjalan sesederhana yang dibayangkan. Ketepatan data, koordinasi antarinstansi, dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan nyata warga menjadi bagian penting dari persoalan tata kelola.

Namun, percakapan tidak berhenti pada urusan bantuan dan tempat tinggal.

Perhatian warga justru bergerak lebih jauh, mengikuti aliran Krueng Peusangan hingga ke kawasan hulunya.

Bagi mereka, banjir besar yang melanda pada 2025 tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan hutan dan perubahan kondisi kawasan tangkapan air dipandang sebagai persoalan serius yang dapat memperbesar ancaman bencana.

Krueng Peusangan merupakan bagian dari sistem DAS lintas wilayah yang terhubung dengan kawasan Danau Laut Tawar di Aceh Tengah dan mengalir menuju kawasan hilir di Bireuen. Pengelolaannya berkaitan dengan sejumlah daerah, termasuk Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Bireuen, serta wilayah pemanfaat air seperti Lhokseumawe.

Dengan panjang sungai utama sekitar 128 kilometer, luas daerah tangkapan air lebih dari 238.000 hektare, dan sekitar 107 anak sungai, persoalan yang terjadi di DAS Peusangan jelas tidak dapat diselesaikan hanya dari satu wilayah administratif.

“Jika hulu tidak direhabilitasi dan penebangan hutan tidak dihentikan, bencana yang sama, bahkan mungkin lebih besar, bisa terjadi lagi.”

Kekhawatiran semacam ini berulang kali disampaikan warga Balee Panah maupun sejumlah informan dari Pemerintah Daerah Bireuen.

Keuchik Balee Panah mengungkapkan perubahan kondisi sungai yang menurut pengamatannya sangat mengkhawatirkan.

“Dulu aliran air itu jauh di bawah, selisihnya lebih dari 10 meter dari bibir sungai. Sekarang posisinya hampir sama karena terjadi pendangkalan. Kalau air bah datang lagi, itu sangat menakutkan.”

Cerita tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat membaca perubahan lingkungan melalui pengalaman panjang hidup berdampingan dengan sungai.

Tentu, keterkaitan antara kerusakan tutupan hutan, sedimentasi, perubahan kapasitas sungai, dan besarnya banjir masih memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam. Namun, kekhawatiran warga merupakan pengetahuan penting yang tidak seharusnya diabaikan.

Di sinilah tantangan tata kelola lingkungan menjadi nyata. Sungai tidak mengenal batas administrasi, sementara kewenangan pengelolaannya tersebar pada berbagai institusi dan tingkat pemerintahan.

Apa yang terjadi di hulu dapat membawa konsekuensi hingga ke hilir. Karena itu, upaya pemulihan dan pengurangan risiko bencana membutuhkan kerja sama lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kepentingan.

Tuk-Tuk yang Hilang dari Ingatan Kesiapsiagaan

Ada satu cerita dari diskusi di Balee Panah yang terus membekas dalam ingatan kami: tentang tuk-tuk.

Bencana banjir besar pada 2025 ternyata datang di luar perkiraan banyak pihak. Warga, tokoh masyarakat, bahkan BPBD Bireuen tidak membayangkan air bah akan mencapai skala sebesar dan sedestruktif itu.

Krueng Peusangan memang bukan sungai yang asing dengan kenaikan debit air. Banjir pernah terjadi sebelumnya. Namun, menurut cerita warga, kejadian 2025 merupakan peristiwa yang jauh melampaui pengalaman mereka selama ini.

Bagi BPBD, Kecamatan Juli sebelumnya juga tidak termasuk wilayah yang dipandang memiliki risiko banjir tinggi. Akibatnya, kesiapsiagaan untuk menghadapi kejadian dengan skala sebesar itu belum memadai.

Situasi menjadi semakin sulit ketika listrik padam dan sinyal komunikasi terputus.

Warga yang telah mengungsi ke meunasah masih harus bersiap berpindah ke lokasi yang lebih tinggi. Mereka khawatir tanggul waduk jebol dan menimbulkan ancaman tambahan.

Ketidakpastian itu membuat sebagian warga tidak dapat tidur dengan tenang selama tiga hari. Mereka harus terus berjaga, memperhatikan keadaan, dan bersiap menyelamatkan diri sewaktu-waktu.

Dalam diskusi, kami kemudian menanyakan sesuatu yang sederhana: apakah masyarakat masih memiliki alat komunikasi tradisional yang dapat digunakan ketika listrik dan jaringan telekomunikasi tidak berfungsi?

Dari pertanyaan itulah muncul cerita tentang tuk-tuk.

Dahulu, masyarakat mengenal tuk-tuk, sejenis alat bunyi tradisional berupa kentongan bambu, serta tambo, alat tabuh yang ditempatkan di meunasah. Perangkat sederhana ini dapat digunakan untuk menyampaikan tanda atau peringatan kepada warga.

Namun, ketika banjir besar datang, sarana komunikasi tradisional tersebut tidak lagi tersedia untuk dimanfaatkan.

Bayangkan jika tuk-tuk masih menjadi bagian dari sistem komunikasi kampung.

Warga mungkin dapat mengatur giliran berjaga, membunyikan tanda peringatan, dan meneruskan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Mulai dari kawasan sungai, lokasi pengungsian di meunasah, hingga titik pengamatan di sekitar pintu waduk.

Tentu, tuk-tuk bukan pengganti sistem peringatan dini berbasis teknologi modern. Namun, ketika teknologi bergantung pada listrik dan jaringan telekomunikasi yang rentan terputus, alat sederhana yang dapat dioperasikan secara mandiri justru memiliki nilai penting sebagai sistem komunikasi cadangan.

Cerita tuk-tuk menyadarkan kami bahwa peningkatan kesiapsiagaan bencana tidak selalu harus dimulai dengan teknologi yang canggih dan mahal.

Ada pengetahuan dan praktik lokal yang pernah hidup di tengah masyarakat, tetapi perlahan ditinggalkan. Padahal, sebagian di antaranya mungkin masih relevan untuk dikembangkan kembali, tentu dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan risiko masa kini.

Persoalannya bukan sekadar menghadirkan kembali kentongan bambu, melainkan bagaimana membangun sistem komunikasi, pembagian peran, kesepakatan tanda bahaya, dan latihan kesiapsiagaan yang benar-benar dipahami serta dijalankan bersama oleh warga.

Belajar dari Bencana, Mendengarkan Mereka yang Mengalaminya

Dua hari di Bireuen memberi kami lebih dari sekadar gambaran tentang kerusakan akibat banjir.

Kami belajar bahwa bencana selalu memiliki banyak lapisan persoalan.

Ada persoalan ekologis yang berkaitan dengan kondisi hutan, perubahan bentang alam, sedimentasi, dan dinamika sungai. Ada persoalan sosial yang menyangkut kerentanan, solidaritas, dan kemampuan masyarakat menghadapi krisis. Ada pula persoalan kelembagaan yang berkaitan dengan data, koordinasi, kewenangan, dan efektivitas kebijakan.

Semua itu saling terhubung.

Tim PRIS Kebencanaan BRIN berfoto bersama Keuchik Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, Bireuen (21/10/26)

Karena itu, percepatan pemulihan pascabencana seharusnya tidak berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur dan penyaluran bantuan. Pemulihan juga perlu menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, memperkuat kelembagaan lokal, dan membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Pengalaman warga Balee Panah mengingatkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima bantuan atau objek kebijakan. Mereka adalah penyintas yang memiliki pengalaman, ingatan ekologis, pengetahuan lokal, dan kemampuan untuk ikut merumuskan solusi.

Di sisi lain, pengetahuan lokal juga membutuhkan pertemuan dengan pengetahuan ilmiah, informasi kebencanaan, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan.

Di sinilah pentingnya co-production of knowledge, atau produksi pengetahuan bersama, yang mempertemukan peneliti, penyintas, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam proses memahami persoalan sekaligus merancang tindakan.

Bagi kami sebagai peneliti, kunjungan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa memahami persoalan sosial-ekologis tidak cukup hanya melalui peta, data spasial, angka kerusakan, atau dokumen kebijakan.

Kita juga perlu hadir, melihat perubahan yang terjadi, mengajukan pertanyaan, dan sungguh-sungguh mendengarkan mereka yang mengalami bencana.

Sebab, dari cerita tentang sungai yang bergeser, meunasah yang menjadi tempat berlindung, hingga tuk-tuk yang tak lagi terdengar, tersimpan pelajaran penting tentang hubungan manusia, lingkungan, dan kelembagaan.

Bencana mungkin tidak selalu dapat dicegah. Namun, besarnya risiko dan dampak yang ditimbulkannya dapat dikurangi jika kita bersedia belajar dari pengalaman, menjaga hubungan ekologis hulu–hilir, serta memperkuat pengetahuan dan kesiapsiagaan bersama.

Dan barangkali, langkah awalnya sesederhana yang kami lakukan di Bireuen: melihat, bertanya, dan mendengar.


Dr. Edwin Martin, S.Hut., M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia meneliti bagaimana kebijakan kehutanan bertemu—dan sering kali berbenturan—dengan realitas sosial masyarakat lokal. Dengan lensa Ekologi Sosial dan Tata Kelola Kehutanan, ia mengkaji isu-isu seperti keadilan lingkungan, tata kelola air, dan dinamika tenurial dalam berbagai skema perhutanan sosial, demi tata kelola hutan yang lebih adil dan berkelanjutan. Email: edwin.martin@brin.go.id


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *