Catatan Lapangan #20: Kisah Warga di Huntara Aceh Tamiang

Setahun setelah banjir besar melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, jejak bencana itu masih terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari warga. Bagi mereka yang rumahnya masih bisa diperbaiki, kehidupan perlahan kembali seperti semula. Namun, bagi ratusan keluarga yang rumahnya rata dengan tanah atau hanyut terbawa arus sungai, perjalanan menuju pemulihan masih berada di persimpangan jalan. Mereka kini menempati deretan hunian sementara atau yang akrab disebut huntara yang tersebar di beberapa titik di Aceh Tamiang, mulai dari kawasan perkebunan hingga pinggiran jalan raya.

Huntara yang dibangun PU di Medang Ara, Karang Baru, Aceh Tamiang (Dok. Penulis)

Hunian darurat pada dasarnya bukan sekadar sebagai bangunan sementara tempat penyintas berteduh sebelum pindah ke rumah permanen. Huntara sesungguhnya merupakan ruang transisi yang kompleks. Ia menjadi jembatan antara masa-masa sulit di tenda pengungsian dan harapan untuk kembali memiliki hunian tetap (huntap) serta menata ulang mata pencaharian yang sempat terputus.

Suasana di dalam salah satu Huntara di Medang Ara, Karang Baru, Aceh Tamiang (Dok. Penulis)

Dari Huntara PU hingga Huntara Masakaya

Di Aceh Tamiang, kondisi dan bentuk hunian sementara tidak seragam. Pembangunan hunian transisi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga skema dukungan lainnya seperti Danantara. Keragaman penyelenggara ini membuat bentuk fisik, tata letak, hingga fasilitas di tiap lokasi huntara memiliki cerita dan tantangan masing-masing.

Di kawasan Huntara Masakaya, Kecamatan Rantau, misalnya, berdiri sekitar 32-unit hunian yang menampung warga dari berbagai lorong dan dusun di Kampung Durian. Tidak semua bilik terisi penuh; unit-unit yang aktif ditempati umumnya dihuni oleh keluarga yang rumahnya benar-benar hancur dan tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Sementara itu, di Huntara yang dibangun oleh PU, warga dari beberapa dusun seperti dan kawasan perkebunan PKS Sementok berkumpul di bawah naungan satu kepala kampung (Datok).

Huntara Masakaya Aceh Tamiang (Dok. Penulis)

Keragaman ini juga tampak pada fasilitas dasar yang diterima warga.  Warga yang menghuni Huntara Masakaya, menerima dukungan perlengkapan dari BNPB berupa kipas angin dan perlengkapan dasar lainnya. Namun, di balik tembok papan atau sekat ruangan yang terbatas, warga masih bergulat dengan persoalan sanitasi dan akses terhadap air bersih.

Tangki pembuangan (septic tank) yang dipakai bersama untuk beberapa unit hunian cepat penuh, sementara air yang mengalir kerap membuat kulit terasa gatal sehingga warga sangat berharap adanya pemasangan alat penyaring (filter) agar air lebih layak pakai.

Kondisi yang dirasakan warga di Huntara PU berbeda-beda. Secara fisik, bangunan di sini terasa lebih bersih dan tertata, dengan fasilitas kamar mandi yang dilengkapi pancuran (shower) untuk digunakan bersama oleh dua keluarga per kamar mandi. Meski demikian, keterbatasan masih muncul dalam urusan dapur dan kelistrikan. Dapur umum yang disediakan per blok sering kali tidak berjalan optimal karena jumlah kompor dan tabung gas yang terbatas.

Bahkan, selang gas tidak tersedia sejak awal, sehingga warga harus patungan atau membeli kompor sendiri agar bisa memasak untuk keluarga. Untuk urusan listrik, bantuan gratis hanya berlaku pada bulan pertama; setelah itu, warga harus merogoh kocek sendiri untuk membeli token listrik sekitar 23 ribu rupiah per minggu atau 100 ribu rupiah per bulan, di tengah penghasilan yang belum stabil.

Periset sedang berbincang dengan warga Huntara (Dok. Penulis)

Transisi Tanpa Batas Waktu

Sebagai fase transisi, huntara seharusnya memiliki ujung yang jelas yaitu perpindahan warga menuju hunian tetap (huntap). Namun, di sinilah letak kegelisahan terbesar yang dirasakan hampir seluruh penghuni Huntara, baik di Masakaya maupun di Huntara PU. Ketidakpastian mengenai kapan Huntap akan selesai dibangun membuat masa transisi ini terasa menggantung.

Awalnya, warga mendengar kabar bahwa masa tinggal di huntara paling lama berkisar satu tahun. Kenyataannya, ketika waktu hampir genap setahun, proses pembangunan huntap di lapangan masih berada pada tahap awal seperti penumbangan pohon sawit dan perataan lahan. Tidak ada jadwal pasti kapan kunci rumah permanen itu akan diserahkan. Sebagian warga bahkan mulai membayangkan bahwa perayaan Lebaran tahun depan kemungkinan besar masih harus mereka lalui di dalam bilik huntara.

Ketidakpastian ini juga dibayangi oleh rasa trauma setiap kali langit mendung dan hujan turun selama berjam-jam. Lokasi huntara yang berada di dataran rendah membuat genangan air kerap kembali masuk ke pelataran, bahkan hingga ke dalam hunian saat hujan deras mengguyur, memaksa warga mengangkat tempat tidur dan barang-barang mereka agar tidak basah kembali. Ditambah lagi, persoalan administrasi seperti dana jaminan hidup (jadup) dan bantuan stimulan perbaikan rumah yang belum merata, terutama bagi warga yang sebelumnya tinggal di lahan perkebunan perusahaan membuat masa tunggu ini terasa semakin berat.

Merawat Asa dan Kemandirian

Kendati dikelilingi ketidakpastian, huntara di Aceh Tamiang tetap berupaya menumbuhkan harapan. Justru di tempat inilah solidaritas warga diuji dan tumbuh.

Warga yang sebelumnya terpisah di lorong atau dusun berbeda kini hidup berdampingan layaknya saudara baru, saling menjaga dan membantu di tengah kesusahan yang sama. Salah satu warga di Huntara mengatakan bahwa warga yang menghuni Huntara tidak semua adalah tetangga mereka sebelumnya. Tetapi saat ini mereka tetap berupaya hidup berdampingan dengan rasa toleransi dan membangun Kerjasama. Mereka bisa merasakan kesulitan yang pernah mereka alami dan bersama-sama saling menjaga di Huntara ini.

Kerjasama dan inisiatif diantara warga terus diupayakan tanpa selalu menunggu bantuan turun. Mereka berinisiatif menyiasati kenyamanan tempat tinggal sementara mereka mulai dari menggali parit kecil di sekitar huntara agar air hujan tidak menggenang, patungan membeli tirai pelindung panas yang dipesan secara daring agar ruangan tidak pengap di siang hari, hingga membuat dipan kayu sendiri.

Lebih jauh lagi, huntara menjadi titik pijak bagi warga untuk kembali menghidupkan roda ekonomi keluarga. Para ibu yang sebelumnya berjualan kecil-kecilan mulai mengumpulkan sisa-sisa peralatan dari timbunan lumpur dan memutar modal seadanya untuk kembali berdagang. Sementara itu, para suami dan kepala keluarga mencari peluang kerja sebagai buruh bangunan, bahkan ikut menawarkan tenaga menjadi kuli di lokasi pembangunan huntap yang tengah dikerjakan di dekat tempat tinggal mereka. Anak-anak pun tetap bisa bersekolah seperti biasa tanpa harus terputus pendidikannya.

Kisah warga di Huntara Masakaya dan Huntara PU menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika warga dipindahkan dari tenda darurat ke bilik hunian sementara. Huntara adalah fase transisi sosial dan ekonomi yang menentukan seberapa cepat masyarakat bisa berdiri tegak kembali. Sambil terus menanti kepastian hadirnya hunian tetap yang aman dari banjir, warga Aceh Tamiang terus merawat asa mereka bekerja, beradaptasi, dan saling menguatkan agar hari esok benar-benar membawa mereka pulang ke kehidupan yang lebih layak.


Gusti Ayu Ketut Surtiari adalah peneliti senior pada Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memiliki latar belakang pendidikan Geografi Manusia dan Studi Kependudukan. Melalui mekanisme pendanaan dalam negeri dan juga kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNU-EHS, UNDRR, UNRISD, LMU-Germany, dan The Sasakawa Peace Foundation, ia melakukan berbagai kajian terkait kerentanan penduduk pesisir dan perkotaan, loss and damage, systemic and cascading risk, adaptasi transformatif, relokasi sebagai bentuk managed retreat, serta peran perlindungan sosial formal dan informal dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko iklim. Email: gust003@brin.go.id. 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *