Pak Avianto menjelaskan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November hingga Desember 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas. Bencana ini merusak ratusan fasilitas kesehatan serta menyebabkan gangguan pada layanan Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Untuk merespons kondisi krisis tersebut, beberapa mitra dari Sub Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender serta Sub Klaster Kesehatan Reproduksi, yaitu PKBI Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Yayasan Pulih, telah mengimplementasikan program pendampingan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Program ini mendukung ketersediaan layanan Kespro melalui intervensi Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi.
Agenda Pertemuan di Banda Aceh
Pak Avianto dan tim akan menyelenggarakan workshop pada 24 September 2026, di Banda Aceh. Pertemuan ini memiliki dua agenda utama. Pertama, membagikan hasil evaluasi dan pembelajaran program, yang memaparkan capaian, tantangan, dan pembelajaran dari pelaksanaan pendampingan mitra PKBI Indonesia, MDMC, dan Yayasan Pulih di enam kabupaten/kota prioritas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kedua, mengonsolidasikan temuan lapangan, khususnya terkait isu perlindungan dan kerentanan dari mitra kunci. Ini mencakup After Action Review (AAR) dari Indonesia Humanitarian Coordination Platform, yang membahas pembelajaran koordinasi antarlembaga kemanusiaan, respons logistik, dan kerja sama jaringan LSM, serta Kaji Cepat Risiko KBG dan Audit Keselamatan, yang mengonsolidasikan temuan dan rekomendasi dari berbagai LSM/CSO perempuan seperti Care, Yappika, Yayasan Pulih, PKBI, dan IPSI terkait risiko keselamatan perempuan dan anak.
Strategi Shelter sebagai Pembelajaran Lintas Bencana
Dalam diskusi lebih lanjut, Pak Avianto turut menampilkan kerangka strategi shelter yang pernah digunakan dalam respons bencana Sulawesi Tengah sebagai bahan pembelajaran. Kerangka ini memetakan jalur pemulihan hunian penyintas, mulai dari kondisi awal seperti barak atau kawasan hunian sementara (huntara), huntara di pekarangan, rumah kontrak atau sewa, hingga penyintas yang berada di luar wilayah terdampak.
Dari titik awal tersebut, penyintas diarahkan melalui enam tahapan dukungan, yaitu kesiapsiagaan dan kontinjensi shelter darurat, dukungan shelter sementara yang berkelanjutan, pelatihan pembangunan kembali yang lebih aman disertai sosialisasi publik, dukungan tambahan terhadap program stimulus perumahan pemerintah, bantuan pengisi kesenjangan jaring pengaman sosial, serta bantuan tambahan pemulihan hunian bagi kelompok paling rentan. Keenam tahapan ini pada akhirnya mengarahkan penyintas menuju berbagai opsi akhir, seperti kawasan relokasi, relokasi mandiri, pembangunan kembali, perbaikan dan retrofit rumah, sewa, atau tetap tinggal di luar wilayah terdampak.
Di akhir diskusi, Pak Avianto menekankan pentingnya belajar dari pengalaman penanganan shelter di bencana sebelumnya untuk memperkuat strategi transisi rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan di Sumatera, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemulihan hunian bagi masyarakat yang paling rentan.
Leave a Reply