Catatan Lapangan #10: Memulai Perjalanan Pemberdayaan Masyarakat di Pidie Jaya

Senin (19/10/2026), selepas shalat subuh, saya segera bergegas berangkat dari Kawasan Pramuka Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Banten. Pagi itu, jalan tol masih cukup lengang. Sepanjang perjalanan menuju bandara, barangkali seperti pada umumnya, di dalam taksi, driver menanyakan tujuan penumpang hendak “terbang” ke mana, dan ketika saya menjawab “ke Aceh”, lantas ia berkomentar, “wah, jauh ya mas. mau kerja atau pulang kampung?” Saya jawab “untuk tugas kerja, pak”. Lantas ia bertanya lebih lanjut “ooh kerja di Aceh, apa di sana [Aceh] sudah aman pak? waktu itu saya lihat medsos tentang warga Aceh demo minta merdeka”.

Saya kaget, saya jawab sambil balik bertanya “insyaAllah Aceh aman, pak. Itu warga Aceh demo kenapa pak?”. Driver pun menjawab dengan bercerita cukup panjang, yang intinya kurang-lebih adalah bahwa “ya mungkin [Aceh] pada demo karena pemerintahnya kurang cepat menangani bencana, kayak di daerah lain juga begitu.” Perbincangan dengan pak driver menjadi catatan reflektif bagi saya pribadi yang memang baru memulai riset aksi pemberdayaan masyarakat pascabencana. Bahwa setidaknya, pada satu sisi masih ada (saya rasa ada banyak) yang perhatian peduli dengan kondisi bencana di negeri.

Namun di sisi lain, saya menangkap kesan bahwa kita harus jujur mengakui bahwa pemerintah masih lamban dalam menangani beragam bencana di beberapa daerah, khususnya di Aceh yang sudah hampir setahun lalu. Dalam hati saya pun bergumam “ini kebetulan atau bagaimana ya, tapi, terima kasih pak driver, sudah mengingatkan dan menyemangati saya(kami) yang ditugaskan untuk melakukan riset aksi mengenai pemberdayaan masyarakat  pascabencana di Aceh–Sumatera, harus gerak cepat”.

Sesampai di terminal Bandara Soekarno-Hatta, sepagi itu antrean konter baggage drop sudah cukup padat mengular. Tampak beberapa rombongan dengan koper besar dan kardus yang dilakban rapi. Saya sambil ber-WA-an dengan kolega yang sama-sama akan riset aksi tersebut, saling update kabar. Kolega tersebut menyampaikan posisi sudah dekat, tapi hendak masuk ke terminal, jalanan macet. Syukurlah, selang beberapa menit kemudian, saya melihatnya sudah di antrean konter baggage drop. Saya pun menyapanya.

Ya, saya menghampiri dua kolega saya, diantaranya dengan koper besar yang berisi souvenirs responden dan kardus yang berisi instrumen riset, diantaranya juga membawa tripod. Beberapa barang tersebut merupakan barang yang “wajib” dibawa dalam penelitian lapangan. Saya diminta membawa tripod untuk kemudian kami boarding. Pemeriksaan keamanan boarding pun juga antre, saya terpisah dengan kolega. Karena saat pemeriksaan ini, saya tidak diizinkan masuk, ternyata customer service konter baggage drop tidak menginformasikan kalau tripod tidak boleh dibawa masuk ke kabin.

Alhasil, otoritas bandara meminta saya untuk kembali ke konter baggage drop, guna memasukkan tripod ke bagasi, dengan alasan demi keselamatan penumpang, demikian jawaban otoritas bandara. Singkatnya, setelah melalui “drama” tersebut, saya bisa boarding, dan berjumpa dengan para kolega di ruang tunggu boarding, yang sudah menunggu dan bertanya kenapa saya terpisah. Saya pun menjelaskan soal drama tripod tadi.

Di dalam pesawat yang baru lepas landas, dari jendela terlihat kabut asap menyelimuti langit Jakarta. Artinya, tidak tampak lanskap kota Jakarta pagi itu. Sungguh, kita semua rindu langit yang biru dan udara yang bersih-segar. Bukankah hal ini menjadi hak setiap dari kita?

Penerbangan ke Banda Aceh ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam. Beberapa waktu sebelum landing di Sultan Iskandar Muda, dari jendela pesawat, saya melihat garis pantai, perbukitan hijau dan ada sebagian yang “gundul”, serta permukiman yang tersebar. Begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Sultan Iskandar Muda, kami dan beberapa penumpang mengucap alhamdulillah.

Saat saya(kami) keluar pintu kabin, udara Banda Aceh terasa lembab, saya mencium aroma bau tanah basah yang karena hujan kemarin, hal ini terkonfirmasi oleh warga lokal yang menjadi driver taksi kami dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Universitas Syiah Kuala (USK). Bahwa betul, hari kemarin Banda Aceh diguyur hujan cukup deras–demikian penuturan pak driver.

Sesampainya di USK, keperluan kami adalah untuk memastikan rute dan lokasi kegiatan untuk esok hari yakni Focus Group Discussion (FGD) dengan Unit Layanan Bimbingan dan Konseling USK terkait bagaimana pendekatan kepada masyarakat terdampak bencana di Pidie Jaya Aceh. 

---

Selasa (20/10/2026), sekitar jam 08:30 WIB, kami menuju USK untuk kegiatan FGD. Saya mencoba melepas identitas sebagai “orang Jakarta/dari pusat/peneliti” dan berusaha semaksimal mungkin menjadi “pendengar yang baik” sebagai penanda dimulainya proses mendekatkan diri untuk bisa menyerap berbagai pengalaman dari tim praktisi/konselor Unit Layanan Bimbingan dan Konseling USK yang secara langsung-empirik sudah melaksanakan program trauma healing “Bangkit lewat Usaha” pemberdayaan masyarakat terdampak bencana di Pidie Jaya Aceh. 

FGD ini diadakan dalam kerangka metodologis, namun lebih dari itu FGD ini menjadi “pintu masuk” bagi saya untuk betul-betul memahami upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, penguatan psikologis tetapi juga pada upaya ketahanan/resiliensi sosial-ekonomi para penyintas–masyarakat terdampak bencana di Pidie Jaya Aceh.

Diskusi bersama tim USK ini juga sekaligus mengingatkan diri saya agar senantiasa memeriksa kembali asumsi yang saya bawa dari Jakarta dan agar tidak “terkurung” dalam “text book” riset aksi pemberdayaan masyarakat tanpa memahami konteks empiriknya secara langsung.

Beberapa hal penting yang menjadi catatan-awal dari FGD ini diantaranya adalah bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam konteks pascabencana perlu memperhatikan keterhubungan pemulihan psikologis dengan pemulihan resiliensi sosial-ekonomi; strategi dan bentuk program disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal yang ada di masyarakat; pelibatan semua pihak seperti konselor, universitas, pemerintah setempat, dan lembaga filantropi; dengan demikian harapannya bisa terwujud model pemberdayaan yang integratif.

Usai FGD di USK, dari Banda Aceh sore hari kami melanjutkan serangkaian perjalanan riset aksi menuju Pidie Jaya Aceh, dengan menempuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam.

---